Follow
Jokowi ingatkan DPR dampak buruk pengampunan pajak lambat diterapkan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengesahkan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Presiden menilai jika terus mengalami kemunduran waktu maka akan menjadi salah satu pemicu perlambatan ekonomi dalam negeri.
"Ini merupakan kunci-kunci yang harus segera kita lakukan," ujarnya di Jakarta, Senin (4/1).
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sendiri telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan untuk mendorong perekonomian nasional.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
"Terus-menerus akan kita lakukan perombakan-perombakan melalui paket-paket deregulasi, terus tidak akan berhenti. Yang kedua, muncul revaluasi aset, akan menambah kekuatan ekonomi, nanti tax amnesty (pengampunan pajak) akan menambah amunisi kita," jelas dia.
Seperti diketahui, saat ini RUU Pengampunan Pajak masih menunggu pengesahan oleh DPR. Pengampunan pajak diharapkan dapat menarik dana milik masyarakat Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca Selengkapnya
Jokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca Selengkapnya
Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca Selengkapnya
PDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8).
Baca Selengkapnya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi hadir dalam rapat konsolidasi kesiapan Pilkada Serentak, Selasa (20/8)
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengetahui kerja keras anggota KPU, ketika pemilu 2024 kemarin.
Baca Selengkapnya