Jokowi Minta BUMN dan Pemda Jadi Pembeli Produk UMKM Pasca Corona

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah daerah jadi penyangga dalam ekosistem Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahap awal pemulihan pandemi Covid-19. Menurutnya, konsolidasi usaha tersebut sangat penting untuk para pelaku UMKM.

"Misalnya BUMN atau BUMD menjadi off taker bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik ini di bidang pertanian, perikanan kuliner sampai di industri rumah tangga," kata Jokowi saat rapat terbatas lanjutan Pembahasan Program Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui siaran teleconference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (29/4).

Selain itu, realokasi anggaran Pemda harus diarahkan pada program stimulus ekonomi, salah satunya menyentuh sektor UMKM. "Ini saya harapkan nanti Mendagri bisa menyampaikan juga ke daerah mengenai ini sehingga kita harapkan umkm kita bisa bertahan di tengah pandemi covid ini," ungkap Jokowi.

Kemudian, Mantan Walikota Solo tersebut meminta agar menteri terkait memastikan para UMKM serta program khusus bagi usaha ultra mikro dan usaha mikro mendapatkan bantuan sosial. Khususnya yang terdampak pada wabah Covid-19.

"Kita harus memastikan mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos, baik itu PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT desa maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan kartu pra kerja," jelasnya.

1.332 Bisnis UMKM Terganggu Akibat Corona

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat, per 29 Maret 2020, terdapat 1.332 Koperasi serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) yang terdampak virus corona. Rata-rata pelapor melaporkan bahwa dampak virus corona ini menyebabkan menurunnya penjualan.

"Ada sejumlah 917 KUMKM atau setara dengan 69 persen yang menyatakan turun penjualannya," menurut keterangan yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Selasa (31/3).

917 KUMKM dengan penurunan penjualan tersebut berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, keluhan lainnya mengenai sulitnya bahan baku, sejumlah 67 KUMKM atau setara dengan 5 persen yang mengalami kendala. Wilayahnya yakni Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa tengah.

Selain itu, terkait distribusi baik penyaluran bahan baku, penjualan, dan lainnya, yang menyebabkan terhambatnya aktivitas distribusi KUMKM. Sebanyak 119 KUMKM atau setara dengan 9 persen yang mengeluhkan terkait hal ini. Wilayahnya, yakni Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Utara dan Banten.