Jokowi sahkan aturan pencairan THR untuk PNS, ini besarannya

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2017 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Besaran tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni. Jika ada perubahan gaji pokok bulan Juni, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan selisihnya.

"Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini seperti dikutip laman Sektab.

Dalam PP ini, PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Dalam hal ini, mereka menerima THR jumlahnya lebih besar.

Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan bulan Juni. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya," bunyi Pasal 6 ayat (1,2) PP ini.

"Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud melebihi Rp 4.750.000, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.750.000," bunyi Pasal 7 ayat 5 PP ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan," bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.