Jokowi sentil ESDM bebankan banyak biaya pada pembangkit listrik
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengakui harga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih jauh lebih mahal dibanding negara lain. Hal ini tidak sejalan dengan potensi alam yang melimpah di Tanah Air dibanding negara lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencontohkan, harga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Serawa, Malaysia sebesar 2 sen per kWh. Sementara di Indonesia, harganya mencapai 7 sen per kWh.
"Contoh PLTA di Serawa informasinya harganya hanya 2 sen per kWh. Coba di cek, di kita itu 7 sen. Tenaga surya di Uni Emirat Arab itu harganya 2,9 sen di kita 14 sen. Padahal air melimpah, sungai melimpah. Ada Mahakam, Musi, Bengawan Solo. Kalau di situ dibangun dan harganya bisa 2 sen, dis itulah daya saing Indonesia meloncat naik," ujarnya di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (27/12).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Kenapa harga baterai mobil listrik mahal? Salah satu alasan utama mobil listrik mahal adalah harga baterainya yang tinggi.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Menurut Jokowi, ada beberapa persoalan yang menyebabkan harga listrik Indonesia lebih mahal. Salah satunya adalah karena banyak beban biaya yang tidak penting kerap dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
Padahal, lanjutnya, Kementerian ESDM seharusnya bisa menghilangkan biaya tidak penting tersebut. Jika hal itu terus berlangsung, mantan Walikota Solo ini pesimis jika industri dalam negeri bisa bersaing.
"Saya bilang apa adanya, listrik menyangkut daya saing kita, selain untuk masyarakat itu untuk industri. Jangan sampe listrik kita lebih mahal dari negara lain. Kenapa kita mahal? Karena terlalu banyak beban biaya yang sebetulnya tidak perlu," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPemerintah daerah dapat meminta bantuan pendanaan APBN untuk membangun moda transportasi massal.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo menyebut pembangunan LRT, MRT, dan kereta cepat membutuhkan biaya yang banyak
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, biaya untuk menangani dampak polusi udara sangat besar. Menurutnya, untuk menangani ISPA di Jabodetabek mengabiskan anggaran hampir Rp10 T
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet menekan harga obat dalam negeri agar setara dengan negara lain.
Baca SelengkapnyaBesaran pengaruh harga avtur terhadap tiket pesawat bekisar 20 sampai 30 persen. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga avtur dunia.
Baca SelengkapnyaEnergi Baru Terbarukan dihadapkan dengan 4 tantangan.
Baca SelengkapnyaSumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaPenjualan listrik berbasis energi terbarukan kepada PLN menggunakan skema perjanjian Independent Power Producer (IPP).
Baca Selengkapnya