Kadin dukung capres yang berani alihkan subsidi BBM

Merdeka.com - Dunia usaha menetapkan kriteria calon presiden ideal, yakni berani mengubah kebijakan populis seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi harga komoditas energi yang tidak pandang bulu dinilai merusak ketahanan fiskal pemerintah. Imbasnya, pembangunan yang mendukung perekonomian jadi terabaikan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo B. Sulisto mengaku frustrasi lantaran sudah berkali-kali mendesak adanya pengubahan struktur subsidi BBM. Tiga tahun terakhir, beban subsidi di APBN selalu membesar.

Padahal yang diminta Kadin bukan penghapusan subsidi sepenuhnya, tapi pengalihan sebagian dana ke sektor produktif seperti infrastruktur. "Sekarang sulit kita mengukur manfaat subsidi ini. Yang mendapatkan justru masyarakat mampu," ujarnya dalam paparan proyeksi ekonomi di Menara Kadin, Jakarta, Senin (27/1).

Dalam bayangan Kadin, cara paling sederhana mengalihkan subsidi energi, adalah memotong sedikit untuk diberikan pada pemerintah provinsi. Dalam APBN 2014, subsidi BBM dianggarkan mencapai 22 persen, atau setara Rp 210,7 triliun.

Bambang mengandaikan dari total biaya subsidi itu, Rp 5 triliun dibagikan ke setiap provinsi untuk membangun infrastruktur, atau memperkuat pendidikan dan kesehatan. "Bayangkan bila setiap provinsi dapat suntikan dana begitu besar," cetusnya.

Pengusaha nasional meyakini subsidi BBM adalah akar masalah defisit neraca pembayaran yang dialami selama beberapa triwulan terakhir. Alasannya, konsumsi tidak menurun, sehingga pemerintah harus mengimpor premium dan solar dari luar negeri. Imbasnya, cadangan devisa terserap dan melemahkan nilai tukar.

Bahkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) lebih rendah dari Indonesia, negara seperti Filipina atau Vietnam berani menjual BBM lebih mahal. Kisarannya sekitar Rp 15.000 per liter. Sedangkan Indonesia yang sudah kehilangan status produsen utama minyak dunia, terus menerus menerapkan subsidi. "Jadi sudah tidak rasional kita ini," kata Bambang.

Kepala Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Didik Junaidi Rachbini meminta publik kritis terhadap setiap calon presiden. Dia mencontohkan, di negara demokrasi maju, kebijakan ekonomi seorang politikus justru jadi perhatian utama masyarakat.

"Subsidi BBM harus diselesaikan, ini agenda capres 2014 mendatang. Capres yang bisa menyelesaikan itu kita doakan menang. Tidak bisa capres itu senyam-senyum saja. Di negara maju, ditanya kebijakan energi seperti apa, policy pada pajak bagaimana," kata Didik.