Kadin: Menenggelamkan kapal butuh biaya yang tidak sedikit
Merdeka.com - Perselisihan pendapat antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mencuat. Kali ini mengenai penenggelaman kapal-kapal asing pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia yang diminta untuk dihentikan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan pihaknya setuju dengan Luhut untuk menghentikan kebijakan tersebut. Menurutnya, penenggelaman kapal tersebut dinilai tidak efektif karena tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
"Menenggelamkan kapal butuh biaya juga, tidak kecil," kata Yugi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1).
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Kenapa kapal Kanaan itu tenggelam? 'Kapal tersebut tampaknya tenggelam dalam kondisi kritis. Kemungkinan karena badai atau upaya serangan pembajakan di Akhir Zaman Perunggu.'
-
Kenapa kapal itu tenggelam? Namun saat berada di 52 NM dari Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kapal tersebut dihantam cuaca buruk. 'Kapal yang berpenumpang 37 orang dan bermuatan ikan ini dikabarkan terbalik saat mengalami cuaca buruk di Perairan Selayar,' ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/3).
-
Mengapa kapal tersebut penting? Penelitian ini bagian dari misi untuk melestarikan dan melindungi dua bangka kapal ini yang dinilai sangat penting bagi arkeologi dunia, menurut pengumuman Badan Warisan Kebudayaan Nasional China.
-
Bagaimana KKP membantu nelayan di Cilacap meningkatkan pendapatan? Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung.
"Anggaran penenggelaman kapal itu tahun 2015, Rp 60 Miliar. Karena waktu itu pake bom, sekarang mungkin dibocorin (kapalnya). Itu ada anggaran dong, bayar aparat, penenggelaman, masa tak pakai anggaran," tambahnya.
Anggaran sebesar itu, lanjutnya, sangat disayangkan jika dihabiskan hanya untuk menenggelamkan kapal. Padahal, ada alternatif lain yang jauh lebih bermanfaat dibanding menenggelamkan kapal dan alternatif tersebut juga tidak melanggar undang-undang.
"Sayang kalau dipakai buat menenggelamkan kapal. Anggarannya itu besar, mending dikasih nelayan buat budidaya kerja. Tapi karena dia lebih populer di media dan dimana-mana jadi kita kaya kalah terus. Jadi susah, padahal kita tak ada kepentingan politik, tak ngejar gelar, reputasi, dan lain-lain, apa untungnya? Kita bicara realistis, tapi Susi media darling masyarakat. Tapi dia bukan orang perikanan."
Menjawab kekhawatiran masyarakat jika kapal tidak ditenggelamkan bisa dipakai kembali untuk mencuri ikan di Indonesia Yugi mengatakan bahwa saat ini banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Salah satunya dengan peningkatan kinerja pengawas perikanan.
"Ya pengawasan dong, dari TNI dan segala macam. Kita selalu bilang ini itu dicuri tapi kita selalu gak mau mengawal itu. Karena anggaran angkatan laut juga terbatas. Memang ujung-ujungnya anggaran juga. Anggaran besar, tapi salah satu anggaran supaya gak mahal pencurian ya di stop. Nah sekarang yang ditakuti setelah pemberhentian penenggelaman kapal? Ya shock terapy tetap efektif dong. Orang tetap sudah takut, itu saja sebenarnya dan tetap juga dijaga dengan pengawasan."
Dia menambahkan, kapal-kapal tersebut juga akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada nelayan Indonesia, dari pada ditenggelamkan. Dengan demikian, kesejahteraan nelayan akan meningkat dan menggenjot perekonomian Indonesia.
Terlebih lagi, masih ada nelayan di beberapa daerah yang mengaku kekurangan kapal, padahal ikan di daerah tersebut melimpah. "Selalu dilematis, (dinilai) tidak nasionalis, (katanya) biar efek jera. Tapi kita perhatikan kesejahteraan stakeholder nelayan dan pemangku usaha. Jadi kenapa kapal tidak dioptimalkan? Kalau misalnya lari ke yang lain, kan ada kekuatan kementerian tinggal kasih ke koperasi yang ada reputasi yang bisa jaga kapalnya."
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaJumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca SelengkapnyaYugi menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha.
Baca SelengkapnyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca SelengkapnyaIni tanggapan Menteri Trenggono soal penghapusan BBM subsidi untuk nelayan.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaDinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur memberikan bantuan berupa mesin ketinting kepada kelompok nelayan di Kecamatan Teluk Pandan.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaPelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya