Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kasus kewarganegaraan ganda Arcandra dinilai rugikan pemerintah

Kasus kewarganegaraan ganda Arcandra dinilai rugikan pemerintah Arcandra Tahar. ©esdm.go.id

Merdeka.com - Presiden Jokowi diminta segera menunjuk menteri ESDM pengganti Arcandra Tahar. Itu dinilai dapat memberikan kepastian kepada pelaku usaha terkait kesinambungan kebijakan energi dan sumber daya mineral.

"Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM," ujar Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (16/8).

Jika tak segera diawasi, menurut Fabby, sektor energi dan sumber daya mineral Indonesia dapat menjadi sasaran empuk para pemungut rente dan pebisnis oportunis. Dalam dua tahun mendatang terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir.

Di sektor mineral dan batu bara, terdapat sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemburu rente dan pebisnis oportunis. Di antaranya, renegosiasi kontrak tambang dan PKP2B.

Kemudian, keberlanjutan penataan Izin usaha Pertambangan yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC). Di mana terdapat tunggakan PNBP senilai 25 triliun yang tidak dibayarkan oleh pemegang IUP dan PKP2B.

"Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktik rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 yang dapat segera diubah," katanya.

"Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi."

(mdk/yud)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kaleidoskop 2023: Kemenkeu Diguncang Aksi Pamer Harta Pegawai yang Berakhir Pidana
Kaleidoskop 2023: Kemenkeu Diguncang Aksi Pamer Harta Pegawai yang Berakhir Pidana

Deretan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dipecat akibat pamer harta dan berakhir dipidana.

Baca Selengkapnya
PT Askrindo Terseret Kasus Korupsi, 4 Orang Jadi Tersangka
PT Askrindo Terseret Kasus Korupsi, 4 Orang Jadi Tersangka

Korupsi ini mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp170 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah Dua Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi PGN
KPK Cegah Dua Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi PGN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero.

Baca Selengkapnya
Perindo Harap MKMK Jawab Keresahan Publik soal Nepotisme di Lembaga Tinggi Negara
Perindo Harap MKMK Jawab Keresahan Publik soal Nepotisme di Lembaga Tinggi Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menambah syarat maju capres dan cawapres berbuntut panjang

Baca Selengkapnya
JK Nilai Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis
JK Nilai Dakwaan Kerugian Negara Eks Dirut Pertamina Murni Masalah Bisnis

JK hadir sebagai saksi yang meringankan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya
Sore Ini, Menko Airlangga Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng
Sore Ini, Menko Airlangga Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Mafia Minyak Goreng

Airlangga bakal memenuhi panggilan ini pada pukul 16.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas
Geledah Setjen DPR RI, KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Pengadaan Rumah Dinas

Penyidik turut menyasar ke beberapa ruangan di gedung Setjen tidak terkecuali ruangan para pegawai.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya