Google kembali berulah, Ditjen Pajak lanjutkan investigasi pajaknya

Merdeka.com - Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Direktorat Jenderal Pajak, Muhammad Haniv memastikan bahwa pemerintah akan melakukan full investigation kepada Google, jika sampai Februari 2017 pemerintah dan perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini belum menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah pajak.

Sebab, segala cara telah dilakukan oleh pemerintah agar masalah perpajakan Google di Indonesia bisa cepat selesai. Sayangnya, perusahaan teknologi ini nampaknya masih belum memberikan respon yang baik dari langkah-langkah yang diberikan pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah melalui Ditjen Pajak telah menawarkan tax settlement atau pengampunan pajak kepada Google. Sayangnya, langkah ini masih belum memberikan pencerahan dalam menyelesaikan masalah, karena nilai tax settlement yang diajukan Google terlalu kecil.

"Saya pasang angka settlement dengan hitungan yang matang dan itu sudah angka minimal dan angka konservatif. Bukan angka yang bisa fleksibel. Itu angka yang sangat, paling minimal. Tapi saya pasang satu angka dan dia nawar di angka yang bawah sekali. Loh kok malah seperti di pasar," kata Haniv di Jakarta, Selasa (20/12).

Padahal, Google cukup membayar utang pajak asli ditambah denda 150 persen jika menerima tawaran tax settlement dari pemerintah Indonesia. Apabila menolak, lalu dibawa ke pengadilan dan kalah, Google bisa dikenakan denda hingga 400 persen seperti tersebut di atas

Selain itu, Google juga masih belum memberikan pembukuan atas segala kegiatan dan pendapatan yang dilakukannya di Indonesia kepada pemerintah. Padahal, pembukuan tersebut bisa menentukan seberapa besar utang pajak Google ke Indonesia.

Menurut Haniv, pendapatan Google dari Tanah Air dirasa sangat besar, tetapi malah dibukukan di kantor pusat Google Asia Pasifik di Singapura.

"Bukunya tidak diberikan sampai sekarang. Setelah ketemu menteri pun tidak diberikan. Saya bilang, buku anda ini kan file eletronik. Masa kalau file elektronik menunggu berhari-hari. Harusnya Google malu diminta file elektronik, malah butuh waktu bulanan," imbuhnya.

Untuk itu, jika tax settlement belum menemukan titik cerah dan Google masih belum memberikan pembukuannya hingga akhir tahun, maka pemerintah akan melanjutkan pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Google. Bahkan, pemerintah tidak akan lagi menawarkan Tax Settlement ke Google di tahun 2017.

"Januari pemeriksaan Bukti Permulaan. Kalau sebulan dokumen tidak dibuka baru full investigation. Mungkin bulan Februari 2017 kita lakukan full investigation," pungkas Haniv.