Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kembali dievaluasi, belum ada keputusan final soal libur Lebaran

Kembali dievaluasi, belum ada keputusan final soal libur Lebaran Menpan RB Asman Abnur. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Sebanyak empat menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla menggelar rapat terbatas (ratas) di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk membahas revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) .

Menteri-menteri yang datang yakni Menteri PMK Puan Maharani sebagai tuan rumah, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution, dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

MenPANRB Asman Abnur mengatakan, secara hasil, rapat tersebut belum menyepakati suara final terkait cuti Lebaran, di mana merebak isu bahwa akan ada pemotongan hari libur.

Orang lain juga bertanya?

"Belum, belum ada keputusan. Tadi hanya rapat tentang mendiskusikan bersama Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution) mengenai dampak ekonominya. Jadi hanya mendiskusikannya," ucap dia di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/4).

Dia menjelaskan, rapat tersebut lebih mengenai pembahasan soal dampak ekonomi yang timbul dengan adanya penambahan cuti bersama selama 3 hari. Hal itu, lanjutnya, menjadi perhitungan dari berbagai menteri terkait seperti Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan sampai Menteri Perindustrian.

Bayangan awal, Asman mengatakan, dia bersama Menteri Agama dan Menteri Tenaga Kerja telah sepakat merumuskan waktu cuti Lebaran 2018 jadi 10 hari. Namun begitu, dia kembali menegaskan, itu belum memperhitungkan dampak dari segi ekonominya, jadi belum 100 persen final meskipun keputusan masih tetap.

Adapun alasan SKB itu kembali dievaluasi itu karena adanya berbagai masukan, seperti dari kalangan industri, para pengusaha, dan para pelaku ekspor-impor. Meskipun demikian, mereka semua belum menyatakan keberatan akan keputusan cuti Lebaran 2018 yang 10 hari itu.

"Belum, dibilang keberatan juga nggak, tapi inikan masukan harus hitung dampak ekonominya. Tadi baru diskusinya. Tadi juga dari Menhub memberikan masukan masalah kemacetan lalu lintas, menumpuknya kalau 1-2 hari orang pulang kan menumpuk, nah itu juga jadi diskusi," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Thomas Djiwandono Bongkar Isi Pertemuan Prabowo-Sri Mulyani, Tak Ada Tawaran Posisi Menkeu
Thomas Djiwandono Bongkar Isi Pertemuan Prabowo-Sri Mulyani, Tak Ada Tawaran Posisi Menkeu

Thomas Djiwandono mengungkapkan isi pertemuan Prabowo dan Sri Mulyani selama tiga jam.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Usai Prabowo Bertemu Sri Mulyani, Wamenkeu Blak-blakan Kabinet Gibran Hingga Utang
VIDEO: Usai Prabowo Bertemu Sri Mulyani, Wamenkeu Blak-blakan Kabinet Gibran Hingga Utang

Menurut Thomas, pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam dengan nuansa yang hangat

Baca Selengkapnya
VIDEO: Terungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Sri Mulyani Ditawari Jadi Menkeu Lagi?
VIDEO: Terungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Sri Mulyani Ditawari Jadi Menkeu Lagi?

Thomas menegaskan pertemuan tersebut hanya membahas substansi APBN baik untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025

Baca Selengkapnya
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi
Sengketa Pilpres Usai, Menko Airlangga Klaim Investor Siap Tebar Investasi

Menko Airlangga meyakini investor tak lagi ragu berinvestasi pasca putusan MK terkait sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun
Airlangga Pastikan Bansos Tak Terkait Pemilu: Ini Program Setiap Bulan dan Tahun

Bansos yang disalurkan pemerintahan tidak ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Surya Paloh Absen Pertemuan KIM Plus dengan Prabowo di Kertanegara
Ternyata, Ini Alasan Surya Paloh Absen Pertemuan KIM Plus dengan Prabowo di Kertanegara

Surya Paloh tidak hadir pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Soal Kabar Bakal Direshuffle Digantikan Bahlil: Ya Tunggu Saja
Menteri ESDM Soal Kabar Bakal Direshuffle Digantikan Bahlil: Ya Tunggu Saja

Arifin tidak membenarkan dan membantah, dia hanya merespons untuk menunggu saja.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Benarkah Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini
Benarkah Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Masuk APBN 2025? Sri Mulyani Beri Penjelasan Begini

Sri Mulyani menyebut, saat ini belum ada pembahasan khusus terkait penggunaan anggaran untuk program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya