Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemendag: Hasil uji ungkap beras impor Vietnam berjenis premium

Kemendag: Hasil uji ungkap beras impor Vietnam berjenis premium stok beras Nasional. ©2012 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan menyatakan telah melakukan pengujian fisik terhadap sampel beras impor asal Vietnam yang diduga ilegal. Hasilnya beras impor asal Vietnam ternyata adalah beras premium.

Hasil pengujian ini melibatkan Sucofindo, para ahli beras di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Kemendag.

"Kita sudah keluarkan secara teknisnya kan. Iya, itu beras premium. Intinya kita menemukan beras premium dan kita sudah umumkan itu semua beras premium dan dasarnya itu beras premium dan 2 ahli mengatakan itu beras premium," ujar Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

Orang lain juga bertanya?

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kementerian Perdagangan Robert mengatakan untuk menguji kebenaran bahwa beras itu adalah beras premium, Kemendag sudah mengambil 8 sampel beras dari Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur termasuk beras yang dipersoalkan yaitu dengan merek AAA dan Apel.

"Definisi beras ada di HS. Spesifik negara tidak penting, yang penting masuknya beras premium. Yang penting pecahannya 5 persen - 25 persen itu beras medium. Kalau di bawah 5 persen premium. Dari HS-nya sudah beda," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mendesak agar kode pabean (HS) untuk beras impor premium dan medium tidak disamakan. Tujuannya untuk menghindari terjadi impor ilegal seperti pada kasus beras asal Vietnam yang belakangan ramai diributkan.

"Kemendag meminta agar HS dipisah. Itu Permendag semua ada, baik untuk stabilisasi harga dan sebagainya. Di dalam pasalnya ada. Nanti dilihat supaya diusulkan nanti sama-sama dihindari hal-hal kecurangan," ujar Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jakarta.

Ditemui terpisah Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyetujui usulan itu. "Oya buat saya silakan diperjelas, dipertegas sehingga tidak disalahartikan, seperti apa prosedur yang ngerti," ujar Hatta.

Dia menyerahkan sepenuhnya pada Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan. Dalam pandangannya, harmonisasi sistem penting dilakukan untuk menghindari penyimpangan. Termasuk salah satunya pemisahan kode HS.

"Yang penting buat saya dipisahkan medium, premium biar gampang dan tidak disalah gunakan,"tegasnya.

Sebelumnya, persoalan kode pabean (HS Code) yang sama antara beras jenis premium dan medium dituding sebagai kambing hitam masuknya beras impor dari Vietnam. Adanya kesamaan kode pabean membuat peluang importir mengakali dokumen pelabuhan.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun

Bapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Begini Duduk Perkara Tudingan Penggelembungan Harga Beras Impor dari Vietnam
Begini Duduk Perkara Tudingan Penggelembungan Harga Beras Impor dari Vietnam

Duduk perkara Bulog dan Bapanas dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Baca Selengkapnya
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras

Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Mark Up Impor Beras, Pelapor Buka-bukaan Temuannya
Kasus Dugaan Mark Up Impor Beras, Pelapor Buka-bukaan Temuannya

Menurut hitungannya, angka dugaan rasuah tersebut mencapai lebih dari Rp2,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR
Dalami Dugaan Skandal Demurrage Beras Impor, KPK Minta Keterangan SDR

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.

Baca Selengkapnya
KPPU Sampai Buat Tim Khusus untuk Usut Penyebab Mahalnya Harga Beras
KPPU Sampai Buat Tim Khusus untuk Usut Penyebab Mahalnya Harga Beras

Tim tersebut akan mengumpulkan segala informasi terkait penyebab mahalnya harga beras serta menganalisa seluruh aktivitas perberasan.

Baca Selengkapnya
Ini Temuan Satgas Pangan Polri di Gudang Penggilingan Beras Probolinggo
Ini Temuan Satgas Pangan Polri di Gudang Penggilingan Beras Probolinggo

Kegiatan ini untuk menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara

Ketut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.

Baca Selengkapnya
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik
Mencuat Demurrage Rp294,5 M, Kebijakan Pemerintah dalam Mengimpor Beras Dikritik

"Kami selama ini getol menolak impor beras yang bisa merugikan rakyat."

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Beras Sintetis di Sumatera Barat, Ini Hasil Uji Laboratorium
Kasus Dugaan Beras Sintetis di Sumatera Barat, Ini Hasil Uji Laboratorium

Dinas Pangan melakukan pemeriksaan setelah seorang warga sakit setelah mengonsumsi beras yang diduga sintesis.

Baca Selengkapnya
Perusahaan Vietnam Buka Suara soal Dugaan Mark Up Impor Beras Bulog-Bapanas
Perusahaan Vietnam Buka Suara soal Dugaan Mark Up Impor Beras Bulog-Bapanas

Perusahaan asal Vietnam, Tan Long Group buka suara terkait dengan keterlibatan dalam dugaan mark up impor beras Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional.

Baca Selengkapnya