Kemenkeu Diminta Segera Rampungkan Aturan Insentif Pajak 200 Persen
Merdeka.com - Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Abdul Rochim, mendorong agar insentif pajak bagi sektor industri yang berinvestasi terhadap pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan (R&D), yakni Super Deductible Tax, untuk segera diterbitkan.
Dia mengatakan, Indonesia kini tengah berupaya untuk menjadi salah satu negara pemain utama di ranah industri global. Guna mencapai tujuan tersebut, ada beberapa tantangan yang harus diselesaikan.
"Kami mencatat ada dua tantangan terkini untuk dimenangkan agar Indonesia bisa jadi pemain utama industri. Yaitu pengamanan bahan baku industri dan inovasi untuk menambah ragam jenis produksi," jelas dia di Jakarta, Rabu (3/7).
-
Kenapa Kemendikbudristek mendorong kolaborasi industri dan perguruan tinggi? Kolaborasi antara industri dengan perguruan tinggi diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Kenapa Kemnaker ingin meningkatkan peran industri dalam SIPK? 'Saat ini Indonesia dalam tahap pengembangan SIPK dan dalam upaya meningkatkan partisipasi industri untuk memanfaatkannya, ' ujar Ida Fauziyah.
Ke depan, dia menyatakan, persaingan industri global ada di masalah diversifikasi atau pengembangan bermacam produk. Salah satu tantangan untuk melewati itu adalah peningkatan kualitas penelitian dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sehingga dia berharap, kebijakan Super Deductible Tax dapat segera dirampungkan oleh Kementerian Keuangan. Adapun bentuk insentif yang diberikan dalam aturan tersebut yakni berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200 persen untuk industri yang menyediakan pendidikan vokasi, serta pengurangan penghasilan bruto maksimal 300 persen bagi industri yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan untuk inovasi.
"Mudah-mudahan pemerintah segera terbit peraturan terkait Super Deduction Tax. Sudah diusulkan lama oleh Kemenperin ke Kemenkeu. Itu penting untuk pengembangan riset," imbuhnya.
"Juga ada insentif super deduction tax untuk yang terlibat dalam pengembangan SDM. Pengurangannya sampai 300 persen atas pengeluaran wajib pajak untuk partisipasi di tingkat SDM vokasi industri," dia menandaskan.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah insentif pajak yang ditawarkan di IKN, mulai dari tax holiday dengan jangka waktu 30 tahun bagi investor, pengurangan penghasilan bruto.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Baca SelengkapnyaPT Nippon Shokubai Indonesia menjadi salah satu contoh sukses bagaimana perusahaan Jepang terus memperkuat kehadirannya di Indonesia melalui investasi.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaAturan ini berlaku bagi eksportir yang menjual sumber daya alam (SDA) dan menyimpan uang hasil transaksinya dalam sistem keuangan Indonesia (SKI).
Baca SelengkapnyaHal itu terlihat dari berkembangnya investasi dari tahun ke tahun terus meningkat dan selalu melampaui target yang ditargetkan.
Baca SelengkapnyaSudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaWacana ini sebelumnya sempat ditepis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca SelengkapnyaInsentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.
Baca Selengkapnya