Follow
Kemenkeu Harap PMN Rp 20,5 T Untuk 5 BUMN Mengungkit Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III
Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk menyalurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk korporasi dengan bekal anggaran Rp 53,57 triliun. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 20,5 triliun akan disalurkan bagi penyertaan modal negara (PMN) untuk 5 badan usaha milik negara (BUMN).
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Meirijal Nur, menilai penyaluran PMN untuk BUMN tersebut dapat bantu menggerakkan perekonomian nasional di kuartal III 2020.
Sebagai contoh, dia menyoroti penyaluran PMN untuk PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM yang sebesar Rp 1,5 triliun. Menurut dia, dana tersebut akan membantu perseroan untuk menggulirkan pembiayaan kredit bagi masyarakat ekonomi level bawah, termasuk UMKM.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Itu akan sangat berdampak kepada masyarakat ekonomi di bawah, seperti UMKM. Itu ibu-ibu rumah tangga yang suaminya itu di-PHK, nah backbone terakhir daripada kehidupan rumah tangga itu ya ibu-ibu. Ibu-ibu merupakan subjek penerima kredit UMKM oleh PT PNM ini," jelasnya dalam sesi teleconference, Jumat (28/8).
"Dengan kredit bisa disalurkan dan yakin akan meningkatan demand, sehingga perekonomian akan jadi hidup. Mengenai besaran dampaknya akan dilihat di kuartal III. Bagaimana pertumbuhan konsumsi, investasi, dan ekspor akan terjadi di ekonomi nanti," dia menekankan.
Kuartal III Menjadi Kunci
Mengutip ucapan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Meirijal mengatakan triwulan ketiga ini merupakan kunci daripada pergerakan ekonomi di tengah pandemi. Disebutkan bahwa kuartal III adalah kunci untuk melakukan berbagai upaya di semua lini agar pertumbuhan ekonominya tidak jatuh seperti di periode sebelumnya.
"Oleh karena itu, kita bahu membahu membuat effort yang benar-benar maksimal untuk di kuartal III ini. Mudah-mudahan bisa membuktikan program-program kita ini bisa berhasil dengan baik dengan perekonomian membaik, dan mudah-mudahan disambut dengan ditemukannya antivirus. Sehingga di kuartal IV pertumbuhan ekonomi kembali normal lagi," tuturnya.
"Dengan begitu, di awal 2021 Insya Allah bisa benar-benar hidup normal kembali," tandas Meirijal.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca Selengkapnya
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
Tambahan PMN Rp3 triliun disertai dengan peninjauan kembali tarif IJP.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya