Kemenkeu Salurkan Dana Desa Rp762 Triliun Hingga Akhir 2020
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Desember 2020, Pemerintah telah menyalurkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 762,53 triliun atau 99,82 persen dari pagu APBN Perpres Nomor 72 Tahun 2020.
Secara nominal penyaluran TKDD tersebut turun 5,99 persen namun secara persentase realisasi mengalami peningkatan. "Meskipun secara nominal terlihat menurun sebesar 5,99 persen (yoy), namun secara persentase realisasi terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang hanya 98,1 persen," seperti dikutip dari Buku APBN KiTa, Jakarta, Sabtu (16/1).
Percepatan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di daerah. Dia memaparkan, realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan akhir Desember 2020 sebesar Rp 93,91 triliun atau 108,66 persen dari pagu anggaran.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Apa yang dicapai Desa Wunut dari Dana Desa? Pada 2023, omzet Bumdes Sumber Kamulyan sebesar Rp7.824.313.780 dengan laba bersih Rp5.749.754.380. Umbul Pelem Waterpark menyumbang penghasilan desa Rp3,1 miliar.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa yang menjadi hasil dari PSU DPD Sumbar? Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) umumkan hasil Pemunguntan Suara Ulang (PSU) DPD RI daerah pemilihan Sumbar.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
Realisasi ini terdiri atas penyaluran DBH TA 2020 sebesar Rp 54,34 triliun dan penyaluran KB DBH sebesar Rp 39,56 triliun. Keduanya mengalami penurunan sebesar 9,69 persen (yoy). Capaian tersebut sejalan dengan turunnya pagu DBH akibat penyesuaian proyeksi pendapatan negara.
Lalu pada Dana Alokasi Umum (DAU) sampai 31 Desember 2020 telah disalurkan sebesar Rp 381,61 triliun atau 99,28 persen dari pagu anggaran. Terdiri atas DAU Formula sebesar Rp 377,76 triliun dan DAU Tambahan sebesar Rp 3,85 triliun.
Angka tersebut memperlihatkan adanya penurunan sebesar 9,34 persen (yoy). Penyebabnya, terjadi perubahan alokasi DAU Formula TA 2020 dalam Perpres 72/2020 atau turun sebesar 8,94 persen dari alokasi DAU Formula TA 2019.
Adanya penyesuaian dengan penurunan Pendapatan Dalam Negeri Neto dalam APBN TA 2020 dan belum terserapnya DAU Tambahan dengan maksimal. Sebab karena Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020.
Jumlah realisasi DAU Formula tersebut turut dipengaruhi relaksasi penyaluran DAU bulan Desember terhadap daerah yang belum memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran. Sementara itu, realisasi DAU Tambahan terdiri atas DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp 2.773,01 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 399 daerah dan tahap II kepada 370 daerah.
Lalu DAU Tambahan Bantuan Penyetaraan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 1.075,52 miliar yang telah disalurkan tahap I kepada 65 daerah dan tahap II kepada 59 daerah penerima alokasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 50,18 triliun atau 93,29 persen dari pagu alokasi. Secara persentase realisasi ini naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 92,56 persen.
Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan penyaluran DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK No. 101/PMK.07/2020. Beberapa output DAK Fisik tahun 2020 antara lain 54 paket pembangunan puskesmas baru, 1,65 juta paket pengadaan bahan habis pakai/obat, pengadaan 2.334 unit alat bantu bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Termasuk rehabilitasi 15.959 hektar jaringan irigasi.
Penyaluran DAK
Di sisi lain, penyaluran DAK Nonfisik hingga akhir Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp 126,40 triliun atau 98,16 persen dari pagu anggaran. Mengalami kenaikan sebesar 5,02 persen (yoy). Kenaikan tersebut utamanya disebabkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah yang semakin baik dalam menyampaikan laporan sebagai syarat penyaluran melalui aplikasi DAK Nonfisik.
Beberapa output DAK Nonfisik di 2020 antara lain, pemberian Bantuan Operasional Sekolah untuk 44,2 juta siswa pada 216,5 ribu sekolah. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru bagi 1,15 juta guru dan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 9.298 puskesmas.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaDana Desa dialokasikan kepada 75.259 Desa, artinya ada 6 desa tidak dialokasikan.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBesaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaRealisasi pembayaran THR untuk pensiun telah mencapai Rp11,33 triliun atau 99,76 persen, yang disalurkan melalui PT Taspen dan PT Asabri.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya