KemenPAN-RB: Sejak 2005-2014, mayoritas penerimaan PNS dari tenaga honorer
Merdeka.com - Sejak 2005 sampai 2014, pemerintah telah mengangkat lebih banyak tenaga honorer sebagai PNS dibanding para pelamar umum. Hal tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para tenaga honorer yang bekerja di berbagai lembaga kepemerintahan.
"Kalau kita bandingkan, pada kurun waktu 2005-2014, tenaga honorer yang telah direkrut sekitar 1,070 juta. Sedangkan dari pelamar umum semisal lulusan baru universitas dalam kurun waktu yang sama hanya 775 ribu," ungkap Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Setiawan Wangsaatmaja di Jakarta, Senin (4/6).
"Artinya, mayoritas penerimaan PNS ini berasal dari tenaga honorer," tambahnya seraya menyimpulkan.
-
Kenapa pemerintah menetapkan formasi CPNS secara bertahap? 'Namun angka tersebut masih akan bergerak, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan dioptimalkan. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut. Namun demikian penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan,' tandasnya.
-
Mengapa rekrutmen CPNS diprioritaskan daripada PPPK? 'Jadi ini CPNS dulu prioritasnya. Karena PPPK kemarin masih dirapi-rapiin lagi,' kata Anas kepada media Jakarta, Selasa (30/7).
-
Dimana singkatan "PNS" sering digunakan? Singkatan-singkatan pekerjaan lucu ini cocok dibagikan ke orang lain sebagai hiburan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas rekrutmen CPNS? Anas pun berjanji setelah formasi telah terkumpul sesuai dengan target nasional, maka proses rekrutmen akan segera berjalan.
-
Siapa yang membuka lowongan CPNS? Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) akan membuka 18.557 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
-
Kenapa PNS Depok mendapatkan THR? 'Sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024,' ujarnya.
Selain itu, dia turut mengkalkulasi terkait komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada saat ini. Dari total 4,3 juta PNS yang ada, salah satunya didominasi oleh profesi guru.
"Total ASN saat ini kurang lebih 4,3 juta, yang terdiri dari guru 1,6 juta, tenaga kesehatan 264 ribu, tenaga fungsional teknis 372 ribu, dan tenaga jabatan fungsional umum yang saat ini dikenal dengan administrasi 1,6 juta," imbuhnya.
Jika posisi guru coba dikesampingkan, maka sekitar 60 persen PNS yang ada saat ini mengisi jabatan di sektor administratif. Menurutnya, kondisi tersebut terbilang memberatkan pemerintah yang hendak mencapai target kerja.
"Tentunya sangat amat berat bagi pemerintah bila ingin kejar target-target dari capaian organisasi ini," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sistem tenaga honorer dinilai kurang cukup jelas dalam sistem rekrutmen, meski memiliki landasan PP 48/2005.
Baca SelengkapnyaPemerintah memprioritaskan tenaga honorer untuk masuk jadi ASN karena banyak di antaranya yang sudah bekerja untuk waktu yang sangat lama.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca SelengkapnyaUntuk menghemat anggaran, pemerintah bisa saja menempuh cara yang keras dengan tidak menganggap keberadaan tenaga honorer bagi yang diangkat kepala daerah.
Baca SelengkapnyaJika data tersebut lolos validasi, maka nantinya nama tenaga honorer akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya.
Baca SelengkapnyaDalam rekrutmen tahun ini, Pemerintah membuka 1,6 juta formasi untuk PPPK.
Baca SelengkapnyaKendati diangkat menjadi PPPK paruh waktu, tenaga honorer tersebut nantinya berpeluang bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca SelengkapnyaHonorer bakal dikelompokan menjadi PPPK penuh waktu atau paruh waktu, tergantung kemampuan anggaran yang dimiliki masing-masing instansi pemerintah.
Baca SelengkapnyaDari total 10.200 tenaga honorer yang telah memenuhi persyaratan pengangkatan dan masuk ke dalam database BKN, sebanyak 1.714 orang sudah dilantik jadi PPPK.
Baca SelengkapnyaHasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.
Baca SelengkapnyaAnas pun berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer sisa di pemerintah tahun ini, sesuai tenggat waktu penghapusan per Desember 2024.
Baca SelengkapnyaTerdapat sejumlah langkah arah kebijakan pemerintah terkait penataan tenaga non-ASN.
Baca Selengkapnya