Kementerian BUMN dorong aparat hukum selamatkan aset negara

Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong aparat penegak hukum untuk menyelamatkan aset negara. Terkait itu, kementerian mengapresiasi langkah Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memanggil dan memeriksa direksi PT Agra Citra Kharisma (ACK) yang telah mendirikan beberapa bangunan tanpa ijin di atas lahan milik PT kereta Api Indonesia.

Lahan milik PT KAI tersebut terletak di Jalan Jawa dan Jalan Madura Kelurahan Gang Buntu Kota Medan Sumatera Utara. 

“Kami berharap pihak kepolisian dapat melanjutkan langkah dan tindakan positif  dengan langkah hukum yang lebih kongkrit. Kami akan berupaya agar langkah yang sudah dilakukan pihak Polda Sumatera Utara dapat pula diikuti pihak Kejaksaan, KPK serta aparat penegak hukum lainnya. Semuanya itu untuk menyelamatkan aset yang dimiliki negara," ucap Kepala Biro Hukum Kementrian BUMN Hamra Samal, di Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, lahan di Jalan Jawa dan Jalan Madura tersebut adalah milik PT KAI. Atas dasar itu, pihaknya akan terus berjuang agar aset aset milik BUMN tersebut dapat diselamatkan.

"Bila PT ACK mendirikan berbagai macam bangunan tanpa ijin mendirikan bangunan (IMB) dan Amdal, maka kami akan mengajak Pemda Kota Medan untuk mengambil tindakan hukum sebagaimana mestinya," tegasnya.

Kementerian BUMN mengajukan perlawanan terhadap penetapan sita eksekusi No.16/Eks/2013/314/Pdt.G/2011/PN/Md yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan 25 Juni 2013 yang dimohonkan PT Arga Citra Kharisma terhadap aset kekayaan negara milik PT KAI (Persero) berupa bidang-bidang tanah di Jalan Jawa dan JL Madura dengan total keseluruhan seluas 35.955 M2.

Dasar perlawanan Kementerian BUMN adalah  obyek yang disita berupa bidang-bidang tanah merupakan kekayaan negara yang diimbrengkan untuk dikelola PT KAI sebagai BUMN yang turut terlawan.