Keponakan Prabowo dukung Jokowi wajibkan beli gas 3 kg pakai kartu

Merdeka.com - Sebelum menerapkan uji coba kebijakan pembelian gas 3 kg menggunakan kartu, Dewan Perwakilan Rayat (DPR) mendesak pemerintah Jokowi-JK membenahi sistem pendataan penerima subsidi. Sehingga dalam distribusi pembelian gas 'melon' itu sesuai sasaran.

Anggota Komisi VII DPR Aryo Djojohadikusumo mengakui, distribusi pembelian gas elpiji 3 kg sudah tidak terkontrol. Salah satu penyebabnya jauhnya perbedaan harga antara elpiji 12 kg dengan 3 kg. AKhirnya masyarakat berbondong-bondong beralih memakai gas melon meskipun bukan kategori masyarakat miskin.

"Pengalaman kita sejauh ini harga pasar sangat mempengaruhi banget. Kalau harga lebih murah yang gas 3 kg, bisa saja terjadi penimbunan," kata Aryo kepada merdeka.com, Senin (23/3).

Kalaupun pemerintah tetap memaksakan diri menjalankan kebijakan ini, DPR meminta membenahi pendataan penerima subsidi agar pelaksanannya tidak kacau.

"Jadi datanya harus mutakhir. Soalnya kabar dari teman-teman Komisi VIII menyebut Kementerian Sosial dalam memberikan kartu sehat memakai data tahun 2011," ungkapnya.

Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, dalam waktu dekat DPR akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk memaparkan kesiapan sebelum menerapkan ide tersebut.

"Nanti kita rapat dengan Menteri ESDM. Apa kriteria yang akan mendapat kartu itu, ini kan penggunaan uang rakyat. Tapi kami apresiasi pemerintah untuk mengontrol elpiji. Kami juga berharap pemerintah antisipasi terjadinya korupsi dalam kebijakan ini," ujar keponakan Prabowo Subianto tersebut.

Rekan sejawatnya di Komisi VII DPR Iskan Qolba Lubis menambahkan, dirinya merasa aneh pemerintah sulit memperbaiki data masyarakat penerima subsidi. Pemerintah disarankan meniru sistem perbankan. "Bank saja bisa cuma pakai satu kartu bisa sampai ke seluruh dunia," tegas Iskan.

Dia lebih menyarankan pemerintah mendorong sistem City Gas sebagai solusi tuntas atas seluruh persoalan kebutuhan gas di masyarakat. Dengan gas kota, masyarakat akan lebih mudah memperoleh gas. Harganya pun murah. "Intinya supaya murah infrastruktur gas harus diberesin," terangnya.

Seperti diketahui, dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Rencana ini akan diterapkan Juni 2015 di tiga wilayah yakni Bali, Bangka, dan Batam.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja seperti dilansir Antara, di Jakarta, kemarin. Uji coba sistem distribusi ini bakal dilakukan hingga Oktober 2015.

"Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," kata Wiratmaja.

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia pada awal 2016.

Nantinya, pembelian gas elpiji 3 Kg akan dilakukan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada rakyat miskin dan usaha mikro. Sempat diwacanakan, kartu khusus yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat yang dibangga-banggakan Jokowi saat masa kampanye Pilpres.

Dana subsidi ditransfer setiap bulan ke kartu tersebut. Dengan total anggaran subsidi gas 3 Kg sebesar Rp 26 triliun, maka setiap kepala keluarga miskin dan usaha mikro hanya mendapat jatah Rp 42.000-45.000 per bulan. Namun dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai.