Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR sindir putusan impor garam dan gula Kemendag bisa matikan petani

Ketua DPR sindir putusan impor garam dan gula Kemendag bisa matikan petani Bambang Soesatyo . merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) menambah kuota impor garam dan gula mentah. Sebab, hal ini dapat menyulitkan petani garam dan tebu.

"Menteri Perdagangan harus menjelaskannya pada rapat kerja di DPR, apa pertimbangannya menambah kuota impor garam dan gula mentah, yang dikaitkan dengan kebutuhan industri," kata Bambang Soesatyo seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa (28/8).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengatakan hal itu menanggapi keputusan Pemerintah melalui Kemendag, yakni mengimpor garam sebanyak 3,7 ton serta gula mentah 111.000 ton. Bamsoet juga meminta Satgas Pangan melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan garam industri untuk konsumsi, karena penyalahgunaan itu menyebabkan harga garam di pasaran menjadi rendah. "Hal ini juga berdampak menyulitkan petani garam," katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menetapkan harga pokok pembelian garam di tingkat petambak agar dapat menjaga stabilitas harga garam rakyat sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Bamsoet juga menyoroti keputusan Kemendag menerbitkan izin impor gula mentah sebanyak 111.000 ton yang diperkirakan masuk pada September 2018. Menurutnya, harus ada pengawasan atas pelaksanaan impor itu agar sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 643 Tahun 2002 Tentang Tata Niaga Impor Gula.

Menurut Bamsoet, seharusnya ada data tentang produksi, konsumsi, dan kebutuhan gula mentah yang menjadi acuan bersama, sehingga Kementan, Kemendag, Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Badan Pusat Statistik (BPS), harus segera menyamakan data tentang produksi dan kebutuhan gula nasional.

"Dengan adanya data bersama tersebut, sehingga setiap izin impor gula tidak mengganggu penyerapan gula produksi dalam negeri," katanya.

Mantan ketua Komisi III DPR RI ini menambahkan, Kementan dan Kemendag harus memperhatikan masa tanam dan masa panen tebu petani dalam negeri sebelum menerbitkan izin impor gula, untuk menjaga stok gula tidak berlebih dan menjaga harganya di tingkat petani tidak jatuh.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
IDEO: Megawati Kritik Pemerintah Impor Beras Besar-besaran: Biarkan Petani Nikmati Hasil Panen
IDEO: Megawati Kritik Pemerintah Impor Beras Besar-besaran: Biarkan Petani Nikmati Hasil Panen

Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok
Pakar Hukum Nilai KPK Bisa Turun Tangan soal 490.000 Ton Beras Impor Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok

Sebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Baca Selengkapnya
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan

Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.

Baca Selengkapnya
Janji Ganjar ke Petani: Utamakan Produk dalam Negeri, Tak Langsung Impor agar Mandiri
Janji Ganjar ke Petani: Utamakan Produk dalam Negeri, Tak Langsung Impor agar Mandiri

Ganjar mengaku mengutamakan produk dalam negeri dan tidak harus serta merta melakukan impor.

Baca Selengkapnya
Petani Sawit Sebut Pembentukan Aturan ISPO Disuntik Dana Asing hingga Rp13 Miliar
Petani Sawit Sebut Pembentukan Aturan ISPO Disuntik Dana Asing hingga Rp13 Miliar

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Baca Selengkapnya
Ketimbang Impor, Mentan Amran Minta Bulog Segera Beli Jagung dari Petani, Segini Harganya
Ketimbang Impor, Mentan Amran Minta Bulog Segera Beli Jagung dari Petani, Segini Harganya

Mentan Amran meminta Bulog segera membeli jagung dari petani agar tidak impor di kemudian hari.

Baca Selengkapnya
Gerakan Bapanas Stop Boros Pangan Dinilai Sulit Diwujudkan
Gerakan Bapanas Stop Boros Pangan Dinilai Sulit Diwujudkan

Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30% total pangan terbuang.

Baca Selengkapnya
Tips Said Abdullah kepada Pemerintah untuk Kemandirian Pangan
Tips Said Abdullah kepada Pemerintah untuk Kemandirian Pangan

Said menilai perlu bagi pemerintah agar fokus terhadap program kemandirian pangan

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras
Politisi Demokrat dan PKS Kompak Dorong Pembentukan Pansus Impor Beras

Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.

Baca Selengkapnya
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun
DPR Didorong Bentuk Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp2,7 Triliun

DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog

Baca Selengkapnya