Follow
Ketua KEN, modal Chairul Tanjung menuju kursi Menko Perekonomia
Merdeka.com - Pro kontra isu dipilihnya pengusaha Chairul Tanjung mengisi kursi Menko Perekonomian yang ditinggalkan Hatta Rajasa menimbulkan pro kontra. Dukungan dan penilaian positif datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.
Nurhayati menilai sosok Chairul Tanjung atau yang akrab disapa CT, memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni untuk menggantikan Hatta Rajasa. Menurut Nurhayati, CT punya modal menuju kursi Menko Perekonomian.
Jabatannya sebagai ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) merupakan modal CT masuk jajaran menteri ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. "Ketua KEN itu salah satu bekal beliau," singkat Nurhayati di gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/5).
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Soekarno memilih menteri? Pemilihan menteri yang dilakukan oleh Soekarno didasarkan pada penilaiannya terhadap kinerja rekan-rekannya selama di badan pembentukan pemerintahan, serta disesuaikan dengan keahlian mereka di bidang masing-masing.
-
Bagaimana Perdana Menteri dipilih di Malaysia? Untuk urusan kepemerintahan, Malaysia diatur oleh seorang Perdana Menteri yang berasal dari Dewan Rakyat, melalui pemilihan langsung dari rakyat dan mendapatkan persetujuan dari raja.
-
Siapa yang menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
-
Kenapa NasDem menolak Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden? Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menegaskan, pihaknya menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden.
Nurhayati menegaskan, pemilihan dan penunjukan seseorang menjadi menteri merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk pengganti Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian.
"Kalau pergantian menteri itu hak prerogatif presiden. Pak SBY pasti punya pertimbangan sendiri," kata Nurhayati.
Dia mengaku, Demokrat tidak pernah ikut campur terkait keputusan presiden mengangkat seseorang menjadi menteri. Oleh sebab itu pihaknya tidak mengajukan nama pengganti Hatta Rajasa.
"Demokrat tidak pernah menyodorkan nama pengganti menteri," tutup Nurhayati.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca Selengkapnya
AHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca Selengkapnya
Ketua DPDSultan Bachtiar Najamudin angkat suara, terkait protes yang disampaikan senator Alfiansyah 'Komeng'.
Baca Selengkapnya
Puan menegaskan Jokowi bukan ketua umum partai politik dan ketua koalisi.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.
Baca Selengkapnya
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Baca Selengkapnya
AHY mengaku saat ini sedang fokus bekerja sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Md memberikan arahan kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam agar tetap netral
Baca SelengkapnyaSupratman Andi Atgas menegaskan tidak mungkin ada intervensi dari pemerintah perihal kepengurusan Kadin.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca Selengkapnya