KKP tak ikut tanggung jawab soal proyek reklamasi Teluk Jakarta

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menyebutkan kementeriannya tidak ikut bertanggungjawab atas proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurut dia, proyek tersebut milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sehingga tak melibatkan KKP.

Dia mengatakan, tanggung jawab tersebut tertera pada Peraturan Presiden (Perpres) tahun 1995 yang menyebutkan Gubernur DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap pengembangan wilayahnya. Saat itu, reklamasi bentuknya adalah untuk pengembangan Teluk Jakarta secara menyeluruh.

"Tahap kedua ada Perpres 55 tahun 2008, ada perubahan yang tadinya menyeluruh tertutup penambahan luasan berubah menjadi pulau. Sedangkan undang-undang kita baru tumbuh di UU 27 tahun 2007," ujar Syarif di kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/2).

Dalam UU tersebut, memberi kewenangan bagi KKP untuk mengelola ruang tata laut wilayah pesisir. Di sana menyebutkan ada wilayah kabupaten kota dengan batas maksimum 2.000 hektar, ada wilayah provinsi, lintas provinsi, dan kawasan strategis nasional.

"KKP bertanggungjawab untuk kawasan strategis nasional dan reklamasi yang dilakukan lintas provinsi. Disitu kelihatan pegangan Gubernur DKI pada Perpres tahun 1995 dan tahun 2008. Itu terjadi sebelum UU ini terbit," kata dia.

Dengan begitu, tugas KKP adalah untuk meyakinkan bahwa apapun yang dilakukan dalam proyek reklamasi tersebut tidak akan berdampak pada bencana alam. Dia menilai, pembangunan reklamasi Teluk Jakarta bisa saja dilakukan tanpa berdampak negatif bagi lingkungan.

"Selama tidak merusak lingkungan, reklamasi Teluk Jakarta bisa dilakukan. Desain (pembangunan) tidak boleh merusak lingkungan dan tidak menyebabkan banjir, itu saja," jelas Syarif.

Namun, apabila sampai terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan ini, maka KKP akan melakukan kerja sama dengan semua pihak guna memperbaiki hal tersebut.

"Kita ada tim dari litbang untuk meneliti dampaknya. Dan menulis surat kepada Gubernur DKI Jakarta agar hal-hal yang sudah kita hitung jadi tugas pengembang untuk melakukan perbaikan," pungkas dia.