Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KKP Usul RUU Perikanan Masuk Prolegnas Tahun Ini

KKP Usul RUU Perikanan Masuk Prolegnas Tahun Ini Nelayan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020. RUU Perikanan tersebut dianggap menjawab harapan baru bagi masyarakat untuk menjadikan laut sebagai sumber penghidupan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar menyatakan, RUU Perikanan dapat menjadi rujukan baru untuk tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Sehingga kekayaan laut Indonesia dapat diwariskan secara turun temurun.

"RUU ini untuk mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Karena biota laut penting untuk anak cucu kita," kata dia saat menggelar rapat bersama Komisi IV DPR RI di Komplek Senayan, Kamis (9/7).

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, ada beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok pembahasan untuk memperbaiki kondisi sektor perikanan di seluruh Indonesia. Sebab, bila dibiarkan pemerintah memprediksi jutaan rumah tangga nelayan akan terancam kehilangan pendapatan.

Adapun, ruang lingkup yang dibahas itu ialah wilayah pengelolaan perikanan (WPP), usaha perikanan (akses kapal asing, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan), sistem informasi dan data, pungutan perikanan, juga penyerahan urusan dan tugas perbantuan.

Ruang Lingkup Pembahasan

Kemudian penyerahan urusan dan tugas pembantuan, pengawasan perikanan, peran serta masyarakat, pengadilan perikanan, penegakan hukum, sanksi, penelitian dan pengembangan perikanan, serta pendidikan (pelatihan, dan penyuluhan perikanan).

Oleh karenanya, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ini menyebut, banyaknya ruang lingkup pembahasan dalam RUU Perikanan ini, menggambarkan bahwa kondisi sektor perikanan saat ini membutuhkan penyesuaian regulasi pada berbagai sektor. Artinya tantangan yang dihadapi sektor bahari Indonesia saat ini tidak mampu dijawab oleh Undang-Undang No 31/2004 yang telah disahkan sejak 16 tahun silam.

"RUU ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan nelayan. Akan tetapi juga memberikan perlindungan, khususnya ekosistem keberlanjutan," tukasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
FOTO: Kementerian Kelautan dan Perikanan Terapkan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota di Tahun 2024
FOTO: Kementerian Kelautan dan Perikanan Terapkan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota di Tahun 2024

Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan
Aturan Baru KKP: Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Laut Berlebihan

Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.

Baca Selengkapnya
Rayu Investor Tanam Modal, Menteri Trenggono Janji Bagi-Bagi Insentif Buat Pengusaha
Rayu Investor Tanam Modal, Menteri Trenggono Janji Bagi-Bagi Insentif Buat Pengusaha

Dia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.

Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.

Baca Selengkapnya
Jelang Pelantikan Presiden, Menteri Trenggono Akui Intens Bertemu Prabowo Bahas Ini
Jelang Pelantikan Presiden, Menteri Trenggono Akui Intens Bertemu Prabowo Bahas Ini

Ada sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Beberkan Masalah Serius Sumber Daya Laut Indonesia
Anggota DPR Beberkan Masalah Serius Sumber Daya Laut Indonesia

Luluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.

Baca Selengkapnya
KKP dan MSC Kawal Ketertelusuran & Keberlanjutan Ikan Konsumsi
KKP dan MSC Kawal Ketertelusuran & Keberlanjutan Ikan Konsumsi

Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster

Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ingin Maluku Jadi Pusat Perikanan Nasional
Ganjar Ingin Maluku Jadi Pusat Perikanan Nasional

Ganjar berjanji untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan untuk meningkatkan sektor perikanan dan laut.

Baca Selengkapnya
Deretan Kepala Daerah yang Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya
Deretan Kepala Daerah yang Terima Penghargaan Satyalancana Wira Karya

Adwil Kemendagri Amran mengungkapkan ada yang spesial tahun ini dimana ada satu kepala dinas yang mendapatkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya.

Baca Selengkapnya