Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi IV DPR Cecar Kementan Soal Beras Impor dari Vietnam

Komisi IV DPR Cecar Kementan Soal Beras Impor dari Vietnam Beras impor. Merdeka.com /Arie Basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi mempertanyakan keberadaan beras impor yang baru-baru ini masuk pasar tradisional di Indonesia. Beras asal Vietnam ini bahkan dijual dengan harga Rp 9.000 per kilogram, jauh lebih murah dari harga beras yang diproduksi petani tanah air yang dijual rata-rata Rp 12.000 per kilogram.

"Di pasar hari ini ada beras impor dari Vietnam, yang impornya Sarinah, harganya Rp 9.000, impornya dari Vietnam. Balai karantina tahu enggak kalau ini masuk sekarang?," ungkap Dedi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1).

Kepada Kementerian Pertanian, Dedi meminta kejelasan terkait beras impor tersebut, sebab saat ini petani sedang proses masa tanam. Sehingga bila impor tersebut dibiarkan, maka harga beras saat panen akan jatuh dan menyebabkan kerugian besar bagi petani.

"Kalau ini dibiarkan, nanti harga beras kita jatuh, apalagi pupuk sekarang harganya tinggi, bisa mati nanti petani kita ini," tegasnya.

Dedi meminta Kementerian Pertanian untuk tidak mengizinkan impor beras. Sebagai wakil dari pemerintah, dia ingin Kementerian Pertanian untuk lebih berpihak kepada petani.

"Saya minta Kementan berpihak kepada petani dan punya sikap. Jangan sekedar tidak tahu atau (mengaku) tidak diajak koordinasi," imbuhnya.

Dirjen Tanaman pangan, Kementerian Pertanian, Suwandi mengakui memang ada laporan dari masyarakat terkait impor beras tersebut. Tim Kementerian Pertanian pun sudah melakukan peninjauan ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

"Memang benar ditemukan beras yasmin masuk ke Cipinang. Tim Kementan terjun langsung ke lokasi beras Cipinang sebagaimana ada laporan masyarakat," kata Suwandi.

Suwandi mengatakan pihaknya tidak menerbitkan rekomendasi impor beras, sehingga dia memastikan impor beras tersebut bukan dilakukan Kementerian Pertanian. "Kami sampaikan bahwa Kementan tidak terbitkan rekomendasi impor beras, jadi impor beras yang ini adalah bukan dari kementan," jelasnya.

Suwandi mengatakan kondisi ini bisa saja terjadi bila impor beras tersebut dilakukan untuk penggunaan khusus. Biasanya beras khusus tersebut juga dipasarkan secara khusus dan tidak akan dijual di pasar tradisional.

"Kalau biasanya beras khusus itu penggunaan dan sasarannya khusus, tidak masuk ke pasar tradisional," kata dia.

Temuan tersebut juga telah diproses Bareskrim Polri untuk ditindaklanjuti. Sampel beras impor tersebut saat ini juga sudah diambil untuk dilakukan pengecekan. "Sudah diproses Bareskrim kemarin itu juga. Sampel produknya sudah diambil dan lagi proses hukum itu yang dapat kami sampaikan," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Duduk Perkara Tudingan Penggelembungan Harga Beras Impor dari Vietnam
Begini Duduk Perkara Tudingan Penggelembungan Harga Beras Impor dari Vietnam

Duduk perkara Bulog dan Bapanas dilaporkan ke KPK atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Mark Up Impor Beras, Pelapor Buka-bukaan Temuannya
Kasus Dugaan Mark Up Impor Beras, Pelapor Buka-bukaan Temuannya

Menurut hitungannya, angka dugaan rasuah tersebut mencapai lebih dari Rp2,7 triliun.

Baca Selengkapnya
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras

Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras PDIP Skakmat Mendag Soal Barang Impor
VIDEO: Keras PDIP Skakmat Mendag Soal Barang Impor "Jangan Sampai Kita Jadi Tempat Sampah Barang Kualitas Rendah"

Menurutnya banyak barang impor masuk ke Indonesia dengan kualitas buruk

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat
DPR Diminta Bentuk Pansus Impor Beras Agar Tata Kelola Pangan Berpihak ke Rakyat

Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat

Baca Selengkapnya
Kemendag Akhirnya Buka-bukaan soal Penyebab Naiknya Harga Beras
Kemendag Akhirnya Buka-bukaan soal Penyebab Naiknya Harga Beras

Kemendag menyebut bahwa jika harga beras murah maka akan berimbas pada petani.

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Rieke 'Oneng' Keramasi Bulog soal Beras Mahal Saat Rapat di DPR
VIDEO: Tajam Rieke 'Oneng' Keramasi Bulog soal Beras Mahal Saat Rapat di DPR

Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.

Baca Selengkapnya
Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan
Beras Masih Mahal, Pemerintah Diminta Segera Stabilisasi Harga Pangan

Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Biang Kerok Harga Beras Mahal, Tertinggi Sejak 2018
Terungkap! Biang Kerok Harga Beras Mahal, Tertinggi Sejak 2018

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkap penyebab harga beras meroket.

Baca Selengkapnya