Langkah tegas BKIPM dalam kasus penolakan produk perikanan
Merdeka.com - BKIPM memiliki andil besar dalam perdagangan ekspor dan impor berbasis kelautan dan perikanan. Dalam beberapa kasus ataupun kendala, BKIPM akan menindak tegas dan siap dengan langkah-langkah untuk menyelesaikannya.
Apabila terjadi penolakan produk perikanan kita oleh negara pembeli, maka BKIPM akan segera mengatasi hal tersebut. Sebagai otoritas yang berkompeten dalam pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, BKIPM akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya.
Pertama, setelah adanya laporan penolakan produk ekspor perikanan oleh otoritas kompeten di negara pembeli, BKIPM akan melakukan pembekuan izin ekspor sementara terhadap unit Usaha Pengolahan Ikan (UPI).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Bagaimana KKP dan MSC jamin keberlanjutan ikan konsumsi? Kerja sama kedua pihak dirintis sejak 2019, berhasil mengantarkan 40 unit pengolah ikan (UPI) dan 2 retail telah memiliki sertifikat Standar Rantai Pengawasan MSC atau Chain of Custody.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk menjamin ketersediaan bahan baku pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
Ke-dua, BKIPM akan menurunkan tim investigasi ke UPI untuk mencari akar permasalahan. Jika ditemukan permasalahan terdapat pada UPI, maka UPI wajib melakukan perbaikan dalam kurun waktu satu bulan.
Ke-tiga, jika dalam tempo waktu yang telah ditentukan UPI tidak dapat melakukan perbaikan, maka akan diberikan sanksi, yaitu pencabutan Nomor Registrasi Ekspor. Namun, jika UPI telah melakukan perbaikan, BKIPM akan melakukan peninjauan dan verifikasi untuk memastikan kesesuainnya.
Ke-empat, setelah melakukan verifikasi, BKIPM akan menyampaikan hasil atas perbaikan yang telah dilakukan oleh UPI ke negara pembeli. Dan terakhir, BKIPM akan mencabut pembekuan izin ekspor sementara UPI tersebut. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah yakinkan Amerika hasil perikanan Indonesia memenuhi persyaratan mutu.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaIndonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Baca SelengkapnyaKemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca SelengkapnyaMereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik.
Baca SelengkapnyaBea masuk tambahan udang Indonesia ke Amerika sebesar 3,9 persen.
Baca SelengkapnyaPenangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca SelengkapnyaKerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca Selengkapnya