Lima strategi pemerintah tekan dwelling time

Merdeka.com - Deputi II Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Agung Kuswandono memaparkan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki dwelling time atau waktu bongkar muat di pelabuhan.

Langkah pertama adalah deregulasi peraturan serta perizinan yang selama ini memakan waktu sangat lama. Meski sudah dipangkas beberapa izin, namun Agung mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli masih memintanya untuk melihat lagi aturan atau izin yang bisa dipangkas.

Kedua, mengenai pembenahan penjaluran dan pemeriksaan fisik. Agung menjelaskan, pihak Bea Cukai sudah memiliki aturan yang mengarahkan setiap barang datang, masuk jalur merah atau pemeriksaan fisik, maksimal jam 12.00 sehingga hari berikutnya pemeriksaan fisik selesai. Kemudian importir bisa memberitahukan Pemberitauan Impor Barang, sebelum pengangkut (kapal) menyampaikan manifest dengan pre-notification.

"Ini sudah ada dari lama. Tapi selama ini importir enggak mau gunakan itu karena ada kendala administrasi. Tapi sekarang kita atur, PIB nya sudah bisa diserahkan dulu. Jadi nanti bisa berjalan bersamaan," papar Agung di Kantor Menko Kemaritiman, Jakarta, Senin (14/3).

Untuk hal ini, lanjut Agung, Menko Rizal memiliki perintah khusus untuk Dirjen Bea Cukai agar melakukan pemeriksaan manajemen risiko di bea cukai.

Yang ketiga, terkait jalur kereta api. Agung mengatakan, pembangunan jalur kereta api sudah selesai 95 persen. Artinya dalam waktu dekat jalur kereta api sudah bisa berjalan normal. Tinggal penyelesaian adminsitrasi yang harus dibereskan, antara Kementerian Pekerjaan Umum, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan JICT (Jakarta International Container Terminal).

"Itu masalah teknis yang diperitahkan Pak Menko untuk segera dibereskan. Dengan demikian, target Maret ini ditargetkan beroperasi normal, bisa dilaksanakan," ujar Agung.

Agung juga mengungkap, pengenaan denda atas kontainer yang melebihi waktu, sudah diterapkan. Namun, terdapat kesalahpahaman di lapangan mengenai penalti yang ternyata dikenakan di hari kedua, padahal aturan penalti dikenakan di hari ketiga.

Kemudian untuk bea cukai memungut bea masuk, pajak dan cukai yang semula harus menyerahkan uang tunai ke Pelabuhan Tanjung Priok, kini sudah bisa memanfaatkan billing system atau pembayaran secara online. Dengan demikian, pembayaran bisa dilakukan kapan saja.

"Tinggal bawa bukti struk saja. Ini sangat mengurangi risiko keamanan dan moral hazard. Jadi tidak ada lgi setoran ke loket sehingga semua pakai struk, data online dan bisa selesai saat itu juga," jelasnya.

Yang kelima adalah pengoperasian sistem teknologi dan informasi, Indonesia National Single Window (INSW) akan mempercepat proses perizinan ekspor dan impor Indonesia.

"Berikutnya, kami mengusulkan, mengurangi dwelling time kita perlu menengok pelabuhan di sekotar Tanjung Priok. Jadi selama ini kita terlalu fokus di Tanjung Priok seolah-olah di sekitarnya itu enggak ada pelabuhan yang sanggup untuk bantu Tanjung Priok. Tapi tadi pagi saya dapah info bahwa di Banten selama ini sudah ada tiga pelabuhan yang bisa disiapkan untuk menampung kontainer perusahaan di Banten," tutupnya.