Lobi bos Freeport soal keringanan bea keluar gagal total

Merdeka.com - Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan keringanan terkait bea keluar (BK) mineral mentah kepada perusahaan tambang yang tak serius membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Ini berlaku untuk semua perusahaan tambang, tidak terkecuali Freeport yang tengah melobi pemerintah meminta keringanan.

"BK (bea keluar) harus tetap dilaksanakan," ujar Sukhyar di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (30/1).

Sukhyar membenarkan Freeport mendatangi Kementerian ESDM untuk menyatakan keberatan terkait penerapan larangan ekspor mineral. Keberatan itu termasuk dengan penerapan bea keluar.

"Tapi kan sudah disampaikan ke pak Chatib Basri, itu urusan pak Chatib Basri," ungkap dia.

Sukhyar menerangkan, pemerintah tetap mengharuskan Freeport untuk membangun smelter. Freeport juga disarankan untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha lokal untuk menjalankan pengolahan mineral di dalam negeri.

"Yang jelas, peluang kerja sama itu harus terus dilakukan oleh Freeport untuk smelter. Itu aja, yang jelas mereka tetap akan kerjasama dengan kita, poinnya itu saja," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri menegaskan bea keluar merupakan disinsentif supaya perusahaan tambang membangun instalasi pengolahan alias smelter. Jika smelter sudah dibangun, minimal ditandai dengan groundbreaking, otomatis pajak ekspor tak dikenakan lagi.

Aturan yang dikecam industri tambang, termasuk oleh PT Freeport Indonesia itu, kata menkeu, sampai sekarang belum diubah.

Jika memang perusahaan Amerika Serikat itu ingin terbebas dari bea keluar, minimal smelter harus dibangun. "Kebijakan ini dibuat supaya orang bangun smelter, kalau smelter enggak ada, BK-nya tetap ada. Tentu ketika kita bicara komitmen soal smelter jika sudah mulai pembangunan," ujarnya