Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LPS gandeng 6 kantor akuntan publik bantu tangani bank bangkrut

LPS gandeng 6 kantor akuntan publik bantu tangani bank bangkrut ilustrasi bangkrut. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan enam kantor akuntan publik (KAP) guna mendukung fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Bantuan dibutuhkan terutama dalam penjaminan dan resolusi bank yang gagal atau kata lainnya bangkrut.

Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan, mengatakan LPS masih memiliki keterbatasan tenaga dalam penjaminan dan resolusi bank yang gagal. Sehingga, KAP bisa berperan sebagai tenaga ahli, seperti auditor dan konsultan, yang akan langsung membantu LPS dalam menangani bank gagal.

"Kita harus siap sedia jika ada satu atau dua bank yang gagal bersamaan. Yang namanya bank gagal bisa datang tiba-tiba. Sehingga pada saat itu kita membutuhkan tenaga ahli," kata Fauzi di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, salah satu fungsi LPS adalah menilai kualitas aset bank gagal yang nantinya akan dirangkum dan dilelang kepada para investor. Menurutnya, keakuratan dari penilaian tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi minat investor dalam membeli aset tersebut.

Dengan demikian, adanya bantuan dari KAP akan bernilai karena jumlah tenaga akan semakin banyak dan penilaian akan semakin akurat.

"Setelah aset tersebut divalidasi oleh LPS dan KAP, maka investor akan merasa lebih nyaman. Meski investor juga akan melakukan hal yang sama. Namun mereka akan merasa nyaman bahwa hasil laporan keuangan sementara bank yang gagal mendekati akurat," imbuhnya.

Keenam KAP tersebut adalah RSM Indonesia, Deloitte Indonesia, PricewaterhouseCoopers (PwC), BDO Indonesia, KPMG Indonesia, dan Ernst & Young (EY).

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Banyak BPR Bangkrut, LPS Bayar Klaim Nasabah Rp329 Miliar Sepanjang 2023
Banyak BPR Bangkrut, LPS Bayar Klaim Nasabah Rp329 Miliar Sepanjang 2023

Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.

Baca Selengkapnya
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara
Daftar 4 Perusahaan Debitur LPEI Diduga Lakukan Korupsi, Ada Perusahaan Sawit hingga Batubara

Total pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
Kejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya

KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.

Baca Selengkapnya
Izin Usaha BPR Lubuk Raya Mandiri Dicabut, LPS Jamin Nasabah Masih Bisa Bayar Cicilan
Izin Usaha BPR Lubuk Raya Mandiri Dicabut, LPS Jamin Nasabah Masih Bisa Bayar Cicilan

Nasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.

Baca Selengkapnya
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini
Rapat dengan Komisi XI DPR, Kepala LKPP Hendi Ucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Selama Ini

Kepala LKPP Hen­drar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselengga­ranya rapat kerja kali ini.

Baca Selengkapnya
6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini
6 Debitur LPEI Terindikasi Korupsi Rp3 Triliun, Jaksa Agung Beri Peringatan Begini

Enam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus LPEI, Tidak Ingin Ada Tumpang Tindih
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus LPEI, Tidak Ingin Ada Tumpang Tindih

Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.

Baca Selengkapnya
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN
OJK Pantau Ketat 12 Perusahaan Dana Pensiun Bermasalah, Didominasi BUMN

Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.

Baca Selengkapnya
OJK Bubarkan 6 Dana Pensiun di Awal 2024, Ini Daftar dan Alasannya
OJK Bubarkan 6 Dana Pensiun di Awal 2024, Ini Daftar dan Alasannya

Hingga Juni 2024, OJK menyetujui penetapan pembubaran atas 6 Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Baca Selengkapnya
Bareskrim-Kejagung Disebut Buka Peluang Kerjasama Lindungi Profesi Kurator & Pengurus
Bareskrim-Kejagung Disebut Buka Peluang Kerjasama Lindungi Profesi Kurator & Pengurus

Menurut Dr. Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.

Baca Selengkapnya