LPS gandeng 6 kantor akuntan publik bantu tangani bank bangkrut
Merdeka.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalin kerja sama dengan enam kantor akuntan publik (KAP) guna mendukung fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Bantuan dibutuhkan terutama dalam penjaminan dan resolusi bank yang gagal atau kata lainnya bangkrut.
Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan, mengatakan LPS masih memiliki keterbatasan tenaga dalam penjaminan dan resolusi bank yang gagal. Sehingga, KAP bisa berperan sebagai tenaga ahli, seperti auditor dan konsultan, yang akan langsung membantu LPS dalam menangani bank gagal.
"Kita harus siap sedia jika ada satu atau dua bank yang gagal bersamaan. Yang namanya bank gagal bisa datang tiba-tiba. Sehingga pada saat itu kita membutuhkan tenaga ahli," kata Fauzi di kantornya, Jakarta, Jumat (20/5).
-
Bagaimana cara LPK membantu tenaga kerja? LPK memiliki peranan penting dalam menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan permintaan pasar, baik di tingkat lokal maupun internasional.
-
Apa tugas Kemnaker yang harus didukung Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Bagaimana PKL di bantu? Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan tidak hanya membawa dampak positif bagi pedagang dan masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih kondusif di area tersebut
-
Siapa yang bisa diandalkan untuk membantu? Tidak ada yang sempurna, dan kita semua dapat memperoleh pelajaran dari pengalaman serta saran orang lain. Menerima dukungan dan masukan yang konstruktif dari orang lain merupakan langkah krusial dalam proses pengembangan diri. Jangan ragu atau merasa malu untuk meminta bantuan saat diperlukan. Setiap kritik yang diterima bisa menjadi peluang untuk belajar dan meningkatkan kualitas diri.
-
Kenapa Kemnaker butuh Staf Ahli? Dalam sambutannya, Menaker mengatakan, Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.'Saya berharap, Pejabat Tinggi Madya yang baru dilantik ini mampu berperan dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi dinamika dunia ketenagakerjaan terutama yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja, penurunan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM,' ucap Menaker.
Dia menambahkan, salah satu fungsi LPS adalah menilai kualitas aset bank gagal yang nantinya akan dirangkum dan dilelang kepada para investor. Menurutnya, keakuratan dari penilaian tersebut sangat penting karena akan mempengaruhi minat investor dalam membeli aset tersebut.
Dengan demikian, adanya bantuan dari KAP akan bernilai karena jumlah tenaga akan semakin banyak dan penilaian akan semakin akurat.
"Setelah aset tersebut divalidasi oleh LPS dan KAP, maka investor akan merasa lebih nyaman. Meski investor juga akan melakukan hal yang sama. Namun mereka akan merasa nyaman bahwa hasil laporan keuangan sementara bank yang gagal mendekati akurat," imbuhnya.
Keenam KAP tersebut adalah RSM Indonesia, Deloitte Indonesia, PricewaterhouseCoopers (PwC), BDO Indonesia, KPMG Indonesia, dan Ernst & Young (EY).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, masih ada sejumlah bank yang diserahkan ke LPS. Proses pembayarannya masih berjalan.
Baca SelengkapnyaTotal pinjaman 4 perusahaan ekspor tersebut mencapai Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaNasabah diminta tidak perlu ragu untuk menyimpan uangnya di perbankan karena dijamin LPS.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaEnam debitur LPEI tersebut merupakan perusahaan ekspor yang dilaporkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Baca SelengkapnyaKejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.
Baca SelengkapnyaDari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaHingga Juni 2024, OJK menyetujui penetapan pembubaran atas 6 Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan Program Pensiun Manfaat Pasti.
Baca SelengkapnyaMenurut Dr. Resha, akhir-akhir ini banyak kurator dan pengurus yang dilaporkan ke Kepolisian maupun Kejaksaan ketika melakukan tugasnya.
Baca Selengkapnya