Follow
Luhut: KKP Domestik Bentuk Transparansi Belanja Pemerintah
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik, sebagai sarana transaksi saat belanja barang atau jasa pemerintah. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, implementasi KKP Domestik untuk belanja pemerintah sebagai bentuk transparansi.
"KKP domestik menjadi penting untuk segera diimplementasikan dalam rangka transparansi serta memberi kemudahan di dalam transaksi belanja barang dan jasa pemerintah," ujar Luhut saat menyampaikan sambutan, Senin (29/8).
Bukan hanya soal transparansi, menurut Luhut adanya KKP Domestik sebagai sarana transaksi belanja pemerintah, juga akan menguntungkan karena biaya transaksi akan kembali ke negara. Selain itu, penerapan KKP Domestik oleh pemerintah sebagai katalis pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Mengapa Sulawesi Utara gunakan kartu kredit pemerintah? Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw menghadiri sosialisasi dan launching penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa itu KIP? KIP merupakan kartu yang diberikan kepada siswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan manfaat PIP. Penerima KIP berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, transportasi, uang saku, dan biaya les tambahan.
"Melalui KKP domestik ini diharapkan akan membantu percepatan pembayaran ke UMKM," harap Luhut.
Peluncuran KKP Domestik untuk belanja pemerintah merupakan suatu langkah maju dari bangsa untuk meningkatkan layanan dalam sistem belanja pemerintah. Terlebih lagi, KKP Domestik juga merupakan bentuk tindak lanjut Bank Indonesia terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan transaksi non tunai untuk belanja barang dan jasa pemerintah pusat dan daerah.
Ke depan, Luhut mengingatkan bahwa transaksi melalui KKP Domestik tidak hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah pun didorong untuk memfasilitasi sarana transaksi belanja pemerintah tersebut.
"Kami mohon bapak Presiden bersedia memberikan mengingatkan lagi kepala daerah untuk melaksanakan ini," imbuhnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Fitur terbaru ini bertujuan untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Transaksi Kartu Kredit Pemerintah di 2022 mencapai Rp753 miliar, meningkat dibanding tahun 2019 sebesar Rp243 miliar.
Baca Selengkapnya
E-Katalog adalah sebuah platform yang dibangun untuk mempertemukan pemerintah dengan pelaku usaha lokal.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
PaDi UMKM hadirkan sistem pembayaran yang efisien untuk transaksi yang lebih mudah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Hotel Mercure.
Baca Selengkapnya
Kerja sama ditujukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia (GBBI).
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sistem digitalisasi harus digencarkan di Indonesia.
Baca Selengkapnya