Mantan Bos Pertamina Sambut Baik Penyelidikan Mafia Migas oleh KPK
Merdeka.com - Mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengaku terkejut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menindaklanjuti kasus mafia migas yang terjadi di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Meski begitu, dia menyambut baik hal tersebut.
"Kalau saya si surprise bahwa KPK itu masih melanjutkan," kata Dwi, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/9).
Dia mengatakan, penetapan tersangka kasus mafia migas pada tubuh Petral merupakan kemajuan besar dalam memberantas mafia migas di Indonesia. Upaya tersebut diharapkan berlanjut sehingga jaringan mafia migas di Indonesia bisa terungkap dan diberantas.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kenapa Pertamina melakukan investigasi? Karena keluhan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga, melakukan investigasi buntut laporan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan mesin yang diduga diakibatkan penggunaan Pertamax di wilayah Cibinong, Jawa Barat.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
-
Kenapa Pertamina turun tangan? Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, penanggulangan karhutla penting dilakukan untuk meminimalisir penyebaran dan dampak lainnya, terutama dampak bagi kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan.
"Tentu saja kita berharap bahwa langkah itu bisa melanjutkan upaya-upaya membebaskan industri migas dari mafia," tuturnya.
Sebelum KPK turun tangan, anak usaha Pertamina yang saat ini sudah dibubarkan tersebut telah diaudit oleh Kordamentha, namun proses audit tidak bisa total sebab auditor asal Australia tersebut tidak bisa mengakses aliran dana pribadi.
Kepala SKK Migas ini melanjutkan, data audit yang didapat dari Kordamentha kemudian dipaparkan dan diberikan ke KPK untuk ditindak lanjuti, kemudian lembaga anti rasuah tersebut dapat mengakses aliran dana.
"Waktu di awal-awal saat saya di Pertamina kan diminta KPK untuk paparan tentang Petral dan tentang hasil audit Investigasi yang dilakukan Kordamentha, kita paparkan semua mereka minta data-data Kita sampaikan," jelasnya.
Menurutnya, kegiatan pengadaan migas harus terus dipantau, agar praktik mafia migas tidak terjadi, mengingat kegiatan praktif mafia migas juga kemungkinan bisa terulang kembali. Agar praktik mafia migas bisa diberantas, maka dibutuhkan lembaga yang melakukan pengawasan kegiatan pengadaan migas dengan baik.
"Masih ada (kemungkinan praktik mafia migas) selama kalau tidak ada lembaga yang betul melakukan pengawasan secara baik, ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu ada," imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menggeledah lima lokasi terkait kasus mafia migas dengan tersangka mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto. Di antaranya, rumah yang beralamat di Jl. Pramukasari 3, Jakarta. Rumah yang beralamat di Komplek Ligamas, Pancoran, Jakarta Selatan, dan apartemen yang beralamat di Salemba Residence, Jakarta Pusat.
Kemudian rumah yang beralamat di Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, dan Rumah yang beralamat di Jl. Cisanggiri II Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
KPK menetapkan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) 2009-2013 yang juga mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading (Petral) Bambang Irianto sebagai tersangka suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang.
Bambang diduga menerima suap USD 2,9 juta dari Kernel Oil dalam rentang waktu 2010-2013. Penerimaan uang diterima Bambang melalui rekening perusahaan Siam Group Holding
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut KPK memegang banyak kasus korupsi di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaAlex mengatakan, pihaknya memilih berhati-hati dalam mengusut kasus ini. Menurut Alex, dalam mengusut sebuah kasus pihaknya tak bisa sembarangan.
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaAirlangga diperiksa hampir 12 jam terkait kasus mafia minyak goreng, begini reaksi Jokowi.
Baca SelengkapnyaEmpat orang dikabarkan sudah menjadi tersangka dalam kasus ini.
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina.
Baca SelengkapnyaDahlan Iskan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Baca SelengkapnyaIni disampaikan menyusul gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dilayangkan oleh tujuh tersangka korporasi.
Baca SelengkapnyaAirlangga bakal memenuhi panggilan ini pada pukul 16.00 WIB.
Baca SelengkapnyaHal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca SelengkapnyaAdapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca Selengkapnya