Mendag tunggu laporan anak buah soal peredaran beras plastik
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengaku masih menunggu laporan hasil penyelidikan anak buahnya terkait peredaran beras yang dioplos plastik. Dia memastikan sanksi pidana menanti pelaku jika terbukti melakukan pengoplosan beras dengan plastik.
"Iya (akan ada tindakan dari Kemendag)," ujar Rachmat kepada wartawan di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).
Rachmat mengaku belum mengetahui secara detail asal muasal beras palsu tersebut. Dia hanya mengetahui soal beredarnya beras plastik dari pemberitaan di media massa.
-
Mengapa Kemendag memusnahkan barang ilegal? Menteri yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, pemusnahan tersebut dilakukan merupakan upaya Kemendag guna melindungi konsumen dalam negeri.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Kapan Kemendag memusnahkan barang ilegal? Kementerian Perdagangan (Kemendag) sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang dilakukan KKP untuk menjamin ketersediaan bahan baku pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana Bulog memastikan kualitas beras? 'Ada keluhan mengenai berasnya? Menurut saya itu berasnya lebih bagus dari yang saya makan. Saya tadi ditunjukkan oleh Pak Kepala Bulog di dalam, 'Pak ini yang dibagi'. Agak pulen ya tapi enak kan? Itu beras yang kita bagi itu premium,' tanya Presiden, yang dijawab positif oleh hadirin.
"Kan ada pengaduan, saya mesti cek, apakah betul ada itu atau tidak, itu beras apa saya belum tahu beras plastik, saya tahunya dari kawan-kawan media semua," tuturnya.
Setelah mengetahui itu, Mendag memerintahkan anak buahnya turun ke lapangan melakukan pengecekan. Termasuk memburu pelaku.
"Saya tugaskan dirjen untuk melakukan pengecekan di lapangan, yang dikatakan beras plastik itu seperti apa, dan siapa yang melakukan impor," tambahnya.
Dugaan sementara, beras tersebut didatangkan dengan cara ilegal. Sebab, sejauh ini pihaknya belum mengeluarkan izin importasi beras.
"Menurut saya tidak ada yang melakukan impor, karena sampai sekarang kita belum mengeluarkan izin impor beras," tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengaku belum menemukan beras yang dioplos plastik beredar di Ibu Kota Jakarta. Hal itu didapati setelah Kemendag mendapatkan laporan dari hasil penelusuran di pasar beras.
"Kita sudah ke lapangan dua hari ini. Hari ini dinas kota Bekasi itu menemukan di daerah Bekasi dan petugas kita sedang menuju ke sana karena di Jakarta dua hari kita tidak dapatkan. Kita sudah kerja sama dengan pedagang-pedagang di Cipinang, ternyata di sana tidak ditemukan," ujar Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kemendag Widodo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (19/5).
Pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium beras plastik yang ditemukan di Bekasi. Diperkirakan, uji laboratorium ini akan memakan waktu 2-3 pekan.
Widodo mengaku mengalami kesulitan menemukan pemasok beras oplosan plastik lantaran terlanjur ramai diperbincangkan di media massa.
"Kita sedang telusuri namun karena sudah beredar kita sulit untuk menemukan, karena mereka pasang kuda-kuda. Sebenarnya saya mau silent dulu, cuma sudah tersebar," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal dengan demurrage sebesar Rp294,5 miliar yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Tanjung Perak, Sur
Baca SelengkapnyaPengoplos beras akan dikenakan sanksi pidana Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Baca SelengkapnyaKepastian itu didapat setelah dilakukan pengecekan terhadap gudang-gudang beras di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan semua proses penanganan perkara termasuk penyelidikan terkait skandal demurrage Rp 294,5 M naik penyidikan
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaManajemen Bulog berkomitmen memberikan pelayanan dan kualitas produk terbaik untuk masyarakat
Baca SelengkapnyaIni dilakukan karena Pemerintah tidak ingin harga pangan membebani masyarakat saat bulan puasa.
Baca SelengkapnyaPelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton
Baca SelengkapnyaYudi berharap KPK juga dapat menurunkan investigator terbaik dalam mengusut kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaPihaknya sempat kesulitan untuk masuk kedalam gudang beras yang telah diindikasi melakukan kecurangan.
Baca Selengkapnya