Mendes Sebut Aturan Berbelit di Daerah Bikin Penyaluran BLT Tersendat

Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyayangkan sistem birokrasi yang berbelit di tingkat daerah. Imbasnya, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) menjadi tersendat.

"Harusnya BLT ini sudah beres. Namun, karena harus menyesuaikan dengan aturan di daerah ini jadi tersendat," kata Abdul melalui video conference, Kamis (14/5).

Dia mengatakan, untuk mempercepat proses penyaluran blt seluruh unit kerja tingkat eselon 2 diharuskan melakukan pemantauan ke seluruh daerah untuk menyelaraskan aturan dengan kebijakan daerah. Sementara seluruh tingkat kerja unit eselon I bertugas melakukan lobi dengan bupati atau walikota untuk mempercepat verifikasi data penerima manfaat blt.

Langkah ini untuk memastikan agar kebijakan daerah yang tidak sinkron tidak mengganggu proses penyaluran BLT. Mengingat tak lama hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah akan segera tiba. "Karena (BLT) sudah ditunggu rakyat dan jangan biarkan rakyat kita kelaparan," lanjutnya.

Meski begitu, di Provinsi Jawa Timur hampir seluruh wilayah Kabupaten Kota telah selesai melakukan proses penyaluran BLT. Sehingga provinsi lain diharapkan mempercepat proses penyaluran BLT sebelum perayaan idul Fitri 1441 H.

"Prinsipnya BLT ini harus segera disalurkan. Sebab, dananya sudah tersedia di rekening desa," pungkasnya.

Baru 30 Kabupaten Salurkan BLT Dana Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengakui bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa di semua provinsi belum mencapai 100 persen. Tercatat baru ada sekitar 30 kabupaten saja yang seluruh desanya sudah mencairkan BLT kepada masyarakat.

"Kami mencatat baru sekitar 30-an kabupaten yang seluruh desanya telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa," kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian PDRT, Moh Fachri dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (14/5).

Adapun besaran BLT ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yakni sejumlah Rp600.000 per Kartu Keluarga (KK) dengan durasi selama tiga bulan dimulai dari bulan April Mei dan Juni. Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan dana desa di masing-masing rekening kas desa.

Sesuai dengan Permendes Nomor 6, perhitungan alokasi dana desa yang disalurkan untuk BLT terdiri dari tiga kluster. Pertama, bagi penerima dana desa kurang dari Rp800 juta maka wajib mengalokasikan BLT dana desanya maksimal sebesar 25 persen dari jumlah dana desa yang diberikan pemerintah.

Kemudian kedua, desa penerima dana desa antara Rp800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar itu harus mengalokasikan BLT maksimal 30 persen. Dan bagi desa penerima dana desa lebih dari Rp1,2 miliar mengalokasikan dana desanya untuk BLT sebesar 35 persen.