Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menengok Kriteria Bos Intelijen Keuangan di PPATK

Menengok Kriteria Bos Intelijen Keuangan di PPATK Kepala PPATK Dian Ediana Rae. ©Liputan6.com/Maulandy

Merdeka.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan genap 19 tahun pada Sabtu, 17 April 2021 besok. Sejak berdiri pada 2002, lembaga intelijen keuangan ini telah menangani berbagai kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pemimpin yang berbeda-beda.

Lantas, apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin di lembaga intelijen keuangan sekelas PPATK?

Kepala PPATK Dian Ediana Rae bercerita, tugas pihaknya sejak pertama berdiri memang menjaga integritas sistem perekonomian dan keuangan. Namun implementasinya tidak semudah seperti yang tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Dian lantas menceritakan Yunus Husein sebagai Kepala PPATK pertama yang menjabat selama dua periode. Menurut dia, Yunus pada saat itu bertugas untuk meletakan batu fondasi, seperti apa PPATK akan berdiri dalam konteks sistem keuangan dan perekonomian.

"Oleh karena itu, tentu saja pak Yunus saya lihat orang yang sangat berhasil untuk membangun, termasuk gedung kita secara fisik. Dia yang mempelopori perkembangan PPATK, dan meletakan dasar-dasar PPATK secara baik," ujarnya dalam siaran video Jumpa PPATK Pekanan, Jumat (16/4/2021).

Pasca tugas Yunus Husein berakhir, posisinya kemudian digantikan oleh Muhammad Yusuf. Sama seperti Yunus, Dian menilai Yusuf telah berhasil menampilkan citra PPATK di depan masyarakat dalam mengurusi tindak pidana ekonomi.

"Jadi sebetulnya kalau kita lihat apa yang sudah dicapai pak Yunus, pak Yusuf, itu merefleksikan semua itu. Merefleksikan bagaimana masing-masing pemimpin menerapkannya di dalam kehidupan nyata berdasarkan fungsi di undang-undang," tuturnya.

"Mereka berdua di posisi PPATK itu nampaknya dalam posisi yang bisa dikatakan membangun suatu image, suatu citra bagaimana kita di masyarakat memainkan peran yang seharusnya. Kita banyak sekali waktu itu menangani kasus-kasus besar," jelasnya.

Pada 2016, Presiden Joko Widodo kemudian melantik almarhum Kiagus Ahmad Badaruddin dan Dian Ediana Rae sebagai pasangan Kepala/Wakil Kepala PPATK. Pada masa jabatan itu, Dian mengatakan ada pesan yang dibebankan pada mereka berdua.

"Ada hal-hal yang difokuskan perhatiannya, bahwa pertama PPATK memang diharapkan tidak terlalu banyak tampil di media massa. Karena harapannya kita sebagai lembaga intelijen," kata Dian.

Kedua, PPATK disebutnya juga harus banyak memainkan perannya untuk membantu pemerintah mengawal fiskal, serta mengerjakan tugas-tugas lain dalam konteks pengawasan korupsi dan sebagainya.

Dian kemudian menyimpulkan, dari seluruh kepala PPATK yang telah bertugas, termasuk dirinya, masing-masing pemimpin pasti akan memberikan warna sendiri kepada organisasi. Menurut dia, itu tidak terlepas dari latar belakang pekerjaan sebelumnya.

"Misalnya pak Yunus sebagai mantan Bank Indonesia, pak Yusuf sebagai Jaksa, pak Badar sebagai orang Departemen Keuangan, dan saya sebagai Bank Indonesia," ungkap Dian.

"Memang masa lalu pekerjaannya itu akan berpengaruh besar dalam menentukan bagaimana menginterpretasikan suatu fungsi dan kedudukan. Jadi memang saya merasakan ini merupakan perjalanan lembaga yang sekaligus disertai dengan perjalanan kepemimpinan," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Profil Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Ditunjuk Jokowi jadi Ketua Pansel Capim KPK
Profil Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Ditunjuk Jokowi jadi Ketua Pansel Capim KPK

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh resmi menjadi ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Kejagung Diharapkan Ungkap Aktor Intelektual Skandal 109 Ton Emas Antam
Kejagung Diharapkan Ungkap Aktor Intelektual Skandal 109 Ton Emas Antam

Antam disangkakan telah menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas ilegal.

Baca Selengkapnya
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye
KPK Siap Usut Temuan PPATK soal Transaksi Janggal Dana Kampanye

Ghufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Baca Selengkapnya
Ini Formasi 9 Nama Pansel Capim dan Dewas KPK Ditetapkan Jokowi, Tak Ada Mantan Pimpinan Sebelumnya
Ini Formasi 9 Nama Pansel Capim dan Dewas KPK Ditetapkan Jokowi, Tak Ada Mantan Pimpinan Sebelumnya

Ada pula nama Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Baca Selengkapnya
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T
Fantastis! Segini Perputaran Uang saat Pemilu 2024, Lebih dari Rp70 T

Ivan juga menyampaikan rekomendasi kepada Komisi III terkait dana Pemilu

Baca Selengkapnya
Ditemukan Unsur Pidana, Kasus Dugaan TPPU dan Korupsi Dana BOS Panji Gumilang Naik Penyidikan
Ditemukan Unsur Pidana, Kasus Dugaan TPPU dan Korupsi Dana BOS Panji Gumilang Naik Penyidikan

Kasus naik penyidikan setelah penyidik menemukan unsur pidana dalam dua perkara yang menyeret Panji Gumilang.

Baca Selengkapnya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya
Masa Tugas Satgas TPPU Rp349 Triliun Berakhir, Mahfud MD Ungkap Hasil Kerjanya

Mahfud memaparkan hasil kerja satgas selama tahun 2023 lalu.

Baca Selengkapnya
Kasus Pungli di Rutan KPK Libatkan Banyak Orang, 70 Orang Sudah Diperiksa
Kasus Pungli di Rutan KPK Libatkan Banyak Orang, 70 Orang Sudah Diperiksa

Kasus Pungli di Rutan KPK Diduga Libatkan Banyak Orang

Baca Selengkapnya
Tak Hanya Firli Bahuri, Deretan Ketua KPK Ini Pernah Ditetapkan Tersangka Kasus
Tak Hanya Firli Bahuri, Deretan Ketua KPK Ini Pernah Ditetapkan Tersangka Kasus

Penetapan tersangka dilakukan usai Firli menjalani pemeriksaan kedua yang dilakukan penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya, Selasa (24/11).

Baca Selengkapnya
Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu, PPATK Tegaskan Tak Ikut Politik Praktis
Bongkar Dugaan Transaksi Mencurigakan Peserta Pemilu, PPATK Tegaskan Tak Ikut Politik Praktis

Tidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.

Baca Selengkapnya
Terima 39 Laporan PPATK, KPK Ungkap Ada soal Aliran Dana Pemilu
Terima 39 Laporan PPATK, KPK Ungkap Ada soal Aliran Dana Pemilu

Laporan tersebut dalam kurun waktu 1 Januari hingga 28 Juni 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024
PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Awasi Transaksi Janggal Jelang Pemilu 2024

PPATK ungkap danya temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya