Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkeu Bambang: DJP harus satu suara sukseskan pengampunan pajak

Menkeu Bambang: DJP harus satu suara sukseskan pengampunan pajak bambang brodjonegoro. ©tpidsulut.org

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpesan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program penunjang pendapatan negara. Bambang meminta Ditjen Pajak di bawah kendali Ken Dwijugiasteadi untuk melakukan program ekstensifikasi.

"Demikian juga program tahun 2016 ekstensifikasi. Kita tidak cukup hanya menambah jumlah yang teregister NPWP, meski pun itu tetap penting. Tapi yang paling penting ekstensifikasi adalah kalau kita sudah punya sejumlah warga negara kita yang punya NPWP, maka yang kita perbaiki adalah kepatuhannya dalam memasukkan SPT maupun untuk pembayaran yang benar," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/3).

Menurut Bambang, program ekstensifikasi tidak hanya menambah jumlah NPWP, tetapi juga menambah basis pajak, termasuk menyukseskan program pengampunan pajak.

"Nanti kalau pengampunan pajak itu bisa dilaksanakan, saya harapkan di DJP suaranya satu, artinya bagaimana menyukseskan pengampunan pajak ini semaksimal mungkin, karena pengampunan pajak bagaimana pun kalau itu terjadi adalah langkah yang revolusioner, langkah yang terobosan," imbuh Bambang.

Bambang menambahkan, apabila program pengampunan pajak berhasil dilakukan tahun 2016, maka penghimpunan pajak tahun-tahun berikutnya akan relatif lebih mudah.

"Saya yakin kalau kita bisa menyukseskan pengampunan pajak maka pekerjaan bapak atau ibu di pajak 2017 dan sesudahnya akan jauh lebih tenang, jauh lebih terstruktur, jauh lebih pasti. Tidak lagi dilanda ketidakpastian, kekhawatiran akan tidak tercapainya target karena otomatis basis pajaknya sudah membesar, info dan data juga lebih akurat," tutur Bambang.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung
Prabowo-Gibran Ingin Lebur DJP dan Bea Cukai, Ini Potensi Ekonomi Jika di Bawah Presiden Langsung

Pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur
Ditjen Pajak: Pemblokiran Rekening Pramono Boyolali Sudah Sesuai Prosedur

Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.

Baca Selengkapnya
Putusan MK Ubah Peta Politik di Jember, Bupati Merapat ke PDIP Cegah Kotak Kosong
Putusan MK Ubah Peta Politik di Jember, Bupati Merapat ke PDIP Cegah Kotak Kosong

Tujuh dari delapan partai pemilik kursi di DPRD Jember hasil Pemilu 2024, yang merupakan anggota KIM Plus, memilih mengusung Muhammad Fawait-Djoko Susanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta
Jokowi Tunggu Surat DPR Sebelum Tunjuk Utusan Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Baleg DPR Sepakat Pilkada Jakarta Tidak Lagi Rasa Pilpres
VIDEO: Baleg DPR Sepakat Pilkada Jakarta Tidak Lagi Rasa Pilpres "Tak Ada Dua Putaran Seperti 2017"

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden
Reaksi Gibran soal Gubernur Jakarta Diusulkan Dipilih Langsung Presiden

Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh
TOP NEWS: RUU DKJ, Gubernur Jakarta Dipilih Presiden | Wajah Serius Anies Bela Surya Paloh

Anies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
PDIP Soal Kerjasama dengan Demokrat, PDIP: Seribu Teman Masih Kurang, Satu Musuh Kebanyakan
PDIP Soal Kerjasama dengan Demokrat, PDIP: Seribu Teman Masih Kurang, Satu Musuh Kebanyakan

Sebab tidak ada hubungan yang buruk antara PDIP dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies
VIDEO: Senyum Merekah Hasto PDIP Usai Putusan MK soal Pilkada, Makin Dekat dengan Anies

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Baca Selengkapnya