Menkeu Bambang: DJP harus satu suara sukseskan pengampunan pajak
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berpesan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program penunjang pendapatan negara. Bambang meminta Ditjen Pajak di bawah kendali Ken Dwijugiasteadi untuk melakukan program ekstensifikasi.
"Demikian juga program tahun 2016 ekstensifikasi. Kita tidak cukup hanya menambah jumlah yang teregister NPWP, meski pun itu tetap penting. Tapi yang paling penting ekstensifikasi adalah kalau kita sudah punya sejumlah warga negara kita yang punya NPWP, maka yang kita perbaiki adalah kepatuhannya dalam memasukkan SPT maupun untuk pembayaran yang benar," kata Bambang di Kantornya, Jakarta, Selasa (1/3).
Menurut Bambang, program ekstensifikasi tidak hanya menambah jumlah NPWP, tetapi juga menambah basis pajak, termasuk menyukseskan program pengampunan pajak.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana Ganjar Pranowo akan memperbaiki hukum di Indonesia? Mulai dari, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengembalikan khitah KPK yang bebas intervensi, hingga memastikan penempatan personil-personil penting dalam jabatan di bidang hukum tersaring.
"Nanti kalau pengampunan pajak itu bisa dilaksanakan, saya harapkan di DJP suaranya satu, artinya bagaimana menyukseskan pengampunan pajak ini semaksimal mungkin, karena pengampunan pajak bagaimana pun kalau itu terjadi adalah langkah yang revolusioner, langkah yang terobosan," imbuh Bambang.
Bambang menambahkan, apabila program pengampunan pajak berhasil dilakukan tahun 2016, maka penghimpunan pajak tahun-tahun berikutnya akan relatif lebih mudah.
"Saya yakin kalau kita bisa menyukseskan pengampunan pajak maka pekerjaan bapak atau ibu di pajak 2017 dan sesudahnya akan jauh lebih tenang, jauh lebih terstruktur, jauh lebih pasti. Tidak lagi dilanda ketidakpastian, kekhawatiran akan tidak tercapainya target karena otomatis basis pajaknya sudah membesar, info dan data juga lebih akurat," tutur Bambang.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pajak sangat berkontribusi pada pembangunan negara dengan persentase lebih dari 70 persen.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif.
Baca SelengkapnyaTujuh dari delapan partai pemilik kursi di DPRD Jember hasil Pemilu 2024, yang merupakan anggota KIM Plus, memilih mengusung Muhammad Fawait-Djoko Susanto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas sepakat usulan pemerintah terhadap aturan Pilkada Jakarta dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.
Baca SelengkapnyaGibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan bahwa Surya Paloh merupakan ketua umum partai yang lebih memikirkan bangsa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaSebab tidak ada hubungan yang buruk antara PDIP dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold
Baca Selengkapnya