Menkeu beri syarat jika Menteri Susi ingin hapus pajak nelayan

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ingin menghapus segala pungutan baik pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil. Rencana itu ditanggapi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Menkeu memberikan syarat jika Susi ingin mengimplementasikan rencana itu. Bambang meminta Susi bekerja keras mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Bu Susi kan maunya PNBP-nya meningkat," ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat (7/11).

Dia tidak mempersoalkan rencana Susi itu. Dia yakin kebijakan ini dapat membantu kehidupan nelayan. "Tidak masalah (pajak dan retribusi nelayan hilang)," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah menargetkan kenaikan PNBP sektor kelautan menjadi Rp 1,5 triliun.

PNBP sektor tersebut saat ini masih berada di kisaran Rp 250 miliar. Pemerintah akan menggali potensi penerimaan dari biaya pemberian izin beroperasi kapal nelayan.

Saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memoratorium izin tangkap di wilayah perairan Indonesia selama dua bulan. Langkah itu dilakukan untuk menginventarisir izin yang telah ada.

"Setelah itu saya mau inventarisir revenue (pendapatan) yang didapat dari izin yang keluar. Tadi di daftar hampir 5.400 sekian kapal," ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Susi menambahkan dirinya ingin mengetahui jumlah pendapatan yang diterima negara dari izin kapal tangkap tersebut.

"Saya ingin tahu pendapatan berapa? Tadi dikatakan PNBP kita Rp 300 miliar, it's too small (Terlalu kecil). Tidak compatible dengan yang dikeruk dan diambil oleh kapal tersebut. Tarif terlalu jauh dari yang seharusnya negara terima," katanya.

Susi membandingkan dengan pendapatan yang diterima Australia. Di negeri kanguru, satu kapal untuk tangkap lobster dapat USD 1 juta. "Di kita satu tahun Rp 60 juta plus izin-izin Rp 30 juta," papar Susi.

"Saya pikir sudah saatnya kita revisi yang tidak sepatutnya. Saya anggap negara dapat segitu (PNBP Rp 300 miliar) tidak pantas. Harusnya dapat lebih," ucap Susi. (mdk/noe)