Menko Airlangga Minta Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Hadapi Pandemi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN), Airlangga Hartarto berharap Pemerintah Daerah (Pemda) dapat bergerak cepat dan berinovasi dalam penanganan pandemi. Salah satunya dalam bentuk kebijakan yang menjadi kewenangannya, maupun program-program kerja.

Airlangga memberi contoh dan apresiasi pada inovasi daerah yang menurutnya dapat ditiru daerah lain. Misalnya Kabupaten Kudus, berhasil menekan angka kasus Covid-19 dengan mewajibkan Isolasi Terpusat Isoter) ketika kasus aktif sedang pada puncaknya. Inovasi lainnya yakni aksi tanggap Pemda Kalimantan Selatan yang membantu membeli hasil panen petani untuk kemudian disumbangkan kepada masyarakat yang sedang Isolasi Mandiri (Isoman).

Kemudian, di Kota Palu terdapat Kampung Tangguh dengan Posko PPKM dan Posko Induk Kelompok Informasi Masyarakat yang didukung Duta Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat agar taat protokol kesehatan, juga menjelaskan perihal vaksinasi, dan mendukung percepatan pelaksanaan 3T. Kampung Tangguh ini juga menyediakan fasilitas check point untuk pemeriksaan keluar masuk warga, penyediaan ruang isolasi, serta menyediakan kebutuhan pangan untuk warga terpapar Covid-19.

Kota Semarang juga ikut berinovasi dengan membebaskan PBB untuk membantu meringankan biaya pengusaha dan warga. Demikian juga Kota Makassar yang mencetuskan Program Makassar Recover untuk membangkitkan kembali kondisi masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi ini.

Selain menganjurkan pelaksanaan inovasi kepada Pemda, Airlangga juga menekankan target program vaksinasi harus dicapai, agar dapat mempersiapkan diri hidup bersama dengan Covid-19 dan mengubah pandemi menjadi endemi.

Total vaksinasi yang telah diberikan hingga akhir Agustus ini sudah menembus angka lebih dari 100 juta dosis, dan secara global menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 untuk jumlah suntikan yang telah diberikan.

"Strategi percepatan vaksinasi di daerah salah satunya dilakukan dengan menyediakan dashboard untuk memonitor stok vaksin secara real time di daerah. Khusus untuk daerah aglomerasi di mana terdapat aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi, Pemerintah memberi alokasi tambahan dan peningkatan dukungan tenaga vaksinator dari TNI/Polri dan lembaga lainnya," ujar Airlangga dikutip dari Antara.

Realokasi Anggaran

Pemerintah juga menekankan pentingnya realokasi dan refocusing anggaran dalam upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. Refocusing anggaran dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Tahun Anggaran (TA) 2021 merupakan salah satu upaya yang telah diwujudkan secara konkret melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dioptimalkan untuk mendukung penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi serta penggunaan minimal sebesar 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda).

Alokasi TKDD TA 2021 yaitu sebesar Rp780,48 triliun, dan dari jumlah tersebut, earmarked DAU/DBH, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk penanganan Covid-19 baru terserap 37,77 persen. Pada 24 Agustus 2021, earmarked DAU/DBH untuk penanganan Covid-19 secara nasional sebesar Rp10,95 triliun (27,97 persen dari anggaran).

"Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran guna memanfaatkan APBD dalam membantu masyarakat, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan penanganan Covid-19. Hal ini dapat diimplementasikan melalui anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai kewenangan-kewenangan masing-masing Pemda," pungkas Airlangga. (mdk/idr)