Menko Airlangga Sebut Indikasi Fraud Akan Ditindaklanjuti BPJS Kesehatan

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto angkat suara terkait adanya indikasi fraud dalam dalam operasional rumah sakit. Kata Airlangga, fraud tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak BPJS Kesehatan.

"Fraud ditindaklanjuti di BPJS kesehatan itu sendiri," kata Airlangga usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo melalui siaran telekonference di Jakarta, Senin (18/5).

Di lain hal, Airlangga menjelaskan bahwa dalam keputusan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan khusus, iuran peserta kelas 3 tidak ada kenaikan.

"Kemarin revisi pergantian akibat putusan MA dan dalam pergantian tersebut sesuai keputusan MA khusus kelas 3 tidak ada kenaikan tarif," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai kenaikan iuran peserta BPJS Kesehatan di awal tahun ini bukan solusi mengatasi defisit anggaran. Dalam kajian KPK sejak tahun 2014 lalu, cara ini belum tentu berhasil menalangi dan jadi solusi anggaran, sebab ada kendala lain yang bisa membuat anggaran BPJS Kesehatan selalu defisit.

"Ini karena pengelolaan (dana) yang in-efisien (tidak efisien)," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/3).

Penyebab BPJS Kesehatan Defisit

Nurul menjelaskan, ada tiga penyebab BPJS Kesehatan selalu defisit. Pertama, moral hazard peserta mandiri BPJS Kesehatan, di mana KPK melihat tidak sedikit peserta mandiri BPJS Kesehatan yang menunda iuran.

Kedua, adanya masalah kelebihan pembayaran klaim rumah sakit. Kasus ini terjadi karena rumah sakit tidak memiliki kas yang cukup baik. Tidak sedikit rumah sakit kelas 2 yang mengklaim pembayaran dengan klaim kelas 1.

Kasus ini terjadi karena standarisasi kelas rumah sakit direkomendasikan oleh dinas tingkat pemerintah daerah. "Sehingga pembayarannya lebih tinggi," kata Ghufron.

Ketiga, adanya fraud (tindak kecurangan) yang terjadi di lapangan. Indikasi ini kecurangan ini biasanya terjadi pada status penyakit pasien. Misalnya, dalam penanganan penyakit DBD dibatasi dalam waktu 1 minggu. Sehingga dalam jangka waktu tersebut pasien dipaksa untuk sembuh.

Untuk itu, KPK menilai perlu ada pembenahan dari sisi rumah sakit, peserta dan pengkategorian penyakit yang dapat diklaim oleh BPJS Kesehatan.