Menko Darmin akui paket kebijakan ekonomi tak langsung cegah PHK

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, paket kebijakan tahap pertama atau dikenal dengan paket kebijakan September 1, tidak serta merta langsung menekan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Darmin menjelaskan, implementasi paket kebijakan ekonomi tersebut baru di seputar investasi, ekspor dan properti. Mendorong sektor ini diperlukan dukungan investasi baru.

"Begini, paket itu kan kemarin dijelaskan itu fokusnya pada investasi, ekspor, properti. Tapi itu memerlukan investasi baru, sehingga perlu waktu. Tidak berarti begitu keluar kemudian langsung PHK berhenti," kata Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9).

Darmin menambahkan, PHK terjadi karena ada perlambatan ekonomi. Namun Darmin melihat, perlambatan saat ini sudah makin mengecil.

"Artinya, di kuartal 3 pertumbuhan diperkirakan akan lebih baik lah dari pada kuartal 2. Tapi itu tidak berarti PHK akan sepenuhnya berhenti. Ini adalah proses, tidak bisa diputar balik begitu saja. Prosesnya harus sampai di bottom nya," ungkap Darmin.

Mengenai kebijakan pengupahan untuk menekan angka PHK, Darmin mengatakan, pemerintah sudah punya kebijakan terkait itu di Kementerian Tenaga Kerja.

"Upah mestinya menaker sudah menjelaskan, bahwa ada formula ada untuk menetapkan upah minimum regional. Mestinya tanya di sana," tutup Darmin.

Seperti diketahui, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, sepanjang Januari-September 2015 ada 43.085 buruh dipecat. Itu belum termasuk ribuan pekerja lainnya kini dirumahkan dan terancam di-PHK.

"Ada sekitar 6.496 pekerja terancam PHK, posisi saat ini dirumahkan," kata Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Sahat Sinurat seperti dilansir Antara di Jakarta.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dijadikan alibi penyebab terjadinya PHK. Kemenaker memperkirakan, jumlah buruh yang di-PHK sebenarnya jauh lebih besar dari angka tersebut. "Angka ini (adalah) angka yang dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja," tambah Sahat.

PHK terjadi di beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mulai dari industri garmen, sepatu, elektronik hingga sektor pertambangan batu bara. Dilihat dari daerahnya, PHK terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Utara dan Riau.