Follow
Menko Darmin panggil Menteri Susi bahas izin lokasi tata ruang laut
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai tata ruang laut. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Bramantya Satyamurti.
Bramantya mengatakan, rapat tersebut membahas mengenai rencana pembuatan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Aturan ini merupakan aturan turunan Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 tahun 2017 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.
"Terkait mandat UU nomor 27 tahun 2017 itu. Jadi nanti itu diteruskan dieliminasi mandat PP-nya terkait pulau-pulau terkecil terluar," ujar Bramantya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (14/5).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang mendukung KKP dalam menggaungkan perikanan berkelanjutan? Sementara Direktur Program Kelautan dan Perikanan Yayasan WWF Indonesia, Dr. Imam Musthofa Zainudin, mengaku siap mendukung KKP terkait perikanan berkelanjutan untuk ketahanan pangan Indonesia.
-
Apa target produksi perikanan Indonesia di tahun 2025? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Siapa Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Prabowo - Gibran? Presiden Prabowo Subianto menunjuk kembali Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP).
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
Bramantya mengatakan, PP tersebut nantinya akan mencakup pembuatan izin lokasi melakukan usaha sektor perikanan maupun usaha lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan perikanan. Keputusan mengenai hal tersebut akan dibahas kembali pekan depan.
"Kita lagi pelajari ulang nanti minggu depan ada rapat lagi. Belum diputuskan. Izin lokasi RPP, izin lokasi di laut. Izin lokasi di wilayah pesisir pulau-pulau kecil," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada sejumlah program yang dititipkan Trenggono untuk bisa dilanjutkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Dia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bakal melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Muzani mengingatkan, jangan sampai kebijakan yang diambil pemerintah soal ekspor pasir laut malah membawa banyak kerugian untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya
Sakti Wahyu berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan yang diusung Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Kelancaran proses bisnis tak terlepas dari kepatuhan dan pemahaman para pelaku usaha
Baca Selengkapnya
Rieke Diah Pitaloka ikut kritik kebijakan pemerintah soal ekspor pasir laut melalui Instagram.
Baca Selengkapnya
Pembukaan keran ekspor ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Baca Selengkapnya