Follow
Menko Darmin tegaskan paket ekonomi jilid VI siap diumumkan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, isi paket kebijakan jilid VI telah siap diumumkan. Pengumuman hanya tinggal menunggu restu Presiden Joko Widodo.
"Paket kebijakan sudah jadi. Pembahasan sudah, bahannya sudah. Nanti kami ada Ratas (Rapat Terbatas), ditentukan hari ini atau besok. Tinggal Presiden cenderung yang mana," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/11).
Dia mengatakan, ada dua sampai tiga poin yang akan masuk dalam paket tersebut. Salah satunya akan memberikan insentif dalam bentuk diskon pajak pada kawasan ekonomi khusus (KEK).
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Jokowi memastikan kesiapan IKN? Presiden Jokowi menyampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga diagendakan pindah kantor pada waktu serupa, yakni berkisar Juni hinga Juli.'Pak Basuki Juni, Juli,' kata Presiden Jokowi di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
"Ada dua atau tiga fokus kami. Ini mau selenggarakan sidang dulu," tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, pemerintah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan KEK untuk paket kebijakan ekonomi jilid VI.
"Yang dibahas diundang masalah SPAM, RPP SPAM dan KEK. Jadi ini bagian dari paket ekonomi VI," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/11).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menyebut, pengesahan RUU bisa digelar di masa sidang ini.
Baca Selengkapnya
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga meyakini investor tak lagi ragu berinvestasi pasca putusan MK terkait sengketa pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Tahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri
Baca Selengkapnya
Jokowi bercerita bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selalu bolak-balik menghampirinya untuk meminta persetujuan kenaikan tukin diinstansinya.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan keppres tersebut bukan hanya menyangkut administrasi saja, namun juga harus dilihat kesiapan di lapangan.
Baca Selengkapnya
Gerindra menyatakan, saat ini Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka belum membahas pembagian kursi menteri untuk kabinet mendatang.
Baca Selengkapnya
Supres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya
Gibran memutuskan untuk tidak banyak bicara mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya