Menko Luhut Akui Masih Banyak Pejabat Enggan Beli Produk Dalam Negeri
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan masih banyak pejabat negara yang enggan menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendukung pelaku UMKM.
"Tapi masih banyak pejabat-pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, harus menggunakan produk-produk dalam negeri," ungkap Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia (KKI) Sesi I bertema Eksotisme Lombok secara virtual, Jakarta, Rabu (3/3).
Padahal sejak tahun lalu, pemerintah telah meminta para pejabat publik untuk membeli produk buatan dalam negeri. Apalagi produk UMKM sudah banyak yang sudah masuk dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKPP).
-
Kenapa Kemenkumham mendukung penggunaan produk dalam negeri? Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.
-
Bagaimana Kemenkumham mendukung produk dalam negeri? “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran “Kemudian coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM),“ imbuhnya lagi.
-
Bagaimana Kemendag mendorong ekspor produk Tanah Air? 'Pemerintah pusat akan terus mendorong ekspor produk Tanah Air ke luar negeri seperti ini. Inikan hasil komunikasi kerja antara produsen dalam hal ini WKI dengan Pak Susanto Lee (Direktur Distributor Kara Marketing Malaysia) dengan atase kami Pak Deden di Malaysia, yang terus bekerja untuk mencarikan pasar di Malaysia, dan kami akan berniat merambah ke pasar Brunei, Vietnam, dan beberapa negara ASEAN lainnya,' ucap Didi Sumedi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Kenapa LKPP mendorong UMKK masuk ke Katalog Elektronik? Salah satu kunci ketahanan ekonomi nasional adalah majunya UMKK.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
"Sepanjang itu dibuat di dalam negeri dan itu sudah masuk dalam program LKPP)," kata Luhut.
Luhut melanjutkan, Indonesia merupakan negara yang kaya dan hebat. Bahkan belanja barang dan belanja modal mencapai Rp1.200 triliun. "Kita terkadang tidak melihat Indonesia itu sangat kaya, sangat hebat. Kita memiliki belanja barang, belanja modal mungkin lebih dari Rp1.200 triliun," kata dia.
Kata Luhut, bila setengah dari anggaran tersebut digunakan untuk membeli produk dari UMKM, maka akan tercipta jutaan lapangan pekerjaan.
"Kalau angka ini setengahnya saja kita belikan produk-produk dalam negeri, itu sudah membuat jutaan lapangan kerja dan kehebatan kita," kata Luhut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala LKPP menganalogikan lembaganya tak hanya sekadar memberi kail dan pancing, tapi juga siapkan kolam.
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyinggung belanja dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta pasar dalam negeri tidak di kuasai oleh produk mebel impor.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaTujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar sepakat impor batik harus dibatasi melalui regulasi yang jelas.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPara pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca SelengkapnyaMereka inilah yang disinggung Perry agar segera mengirimkan uang untuk para istrinya berbelanja produk UMKM.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, saat ini, sangat sulit untuk mengumpulkan penerimaan negara
Baca Selengkapnya