Menko Luhut: Kalau Masih Ada OTT, Berarti Sistem Kita Tidak Baik

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya, pemberlakuan OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.

"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT saja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujarnya dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12).

"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun sistem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.

Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, di mana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.

Menurutnya, dengan digitalisasi bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT. Di sisi lain, digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.

"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.

"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.

Digitalisasi Pelabuhan

Pada kesempatan itu, Menko Luhut menekankan pentingnya digitalisasi di pelabuhan. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan dari ponsel. Dia mengisahkan kalau sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional dengan uang tunai.

Namun, hal itu membuka celah adanya tindakan korupsi yang berujung OTT. Maka, dengan adanya digitalisasi, praktik-praktik tersebut bisa dikurangi.

"Vendor juga dulu masih membayar cash dan hari ini vendor tidak ada yang bayar cash semua digitalisasi dan itu juga mengurangi korupsi , mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," kata dia.

Menko Luhut merujuk pada perkembangan digitalisasi di negara maju yang lebih siap dengan digitalisasi. Kata Luhut, negara maju dan bermartabat itu sudah tidak lagi menerapkan OTT.

"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk ke dalam negara (yang menerapkan) OTT, karena kita lihat negara yang bermartabat dan maju hampir tidak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? karena sistemnya bagus, sekarang kita membangun sistem jangan sampai ada lagi orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," paparnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com