Menko Luhut keluhkan pajak dari sektor perikanan masih kecil
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Panjaitan mengeluhkan pendapatan pajak dari sektor perikanan masih kecil. Padahal, menurutnya para nelayan telah mendapat keuntungan cukup tinggi dari menangkap hasil laut Indonesia.
"Karena laporan pajak dari perikanan itu rendah. Kita ingin supaya semua, kamu dapat duit tapi juga harus bayar pajak," ucap Luhut di JCC, Jakarta, Selasa (20/9).
Saat ini, Luhut dan nelayan telah menyepakati poin-poin untuk meningkatkan keberlangsungan perindustrian perikanan Tanah Air. Dari poin-poin tersebut, nelayan sepakat untuk ikut membangun negara melalui pembayaran pajak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Mengapa pajak hewan peliharaan diberlakukan? Ada banyak catatan mengenai penyebab diterapkannya pajak untuk anjing.Namun yang paling santer terdengar adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk menekan penyebaran penyakit anjing gila atau rabies.
-
Siapa yang membayar pajak paling rendah? Laporan itu memberikan contoh, seorang Elon Musk membayar hanya sekitar 3% pajak pada tahun 2014 hingga 2018.
-
Kenapa pajak tanah dan tenaga kerja diterapkan? Alasannya karena sejak dulu nusantara merupakan negara agraris dan sektor pertanian menjadi aset penting yang bisa dijadikan objek pajak.
"Kemarin saya ingatkan juga, pajak jangan sampai tidak bayar," katanya.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 13 September 2016 mencapai Rp 634,5 triliun. Jumlah tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2016 yakni sebesar Rp 1.318,9 triliun.
Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Yon Arsal merinci, total penerimaan tersebut didapat dari PPN dan PPnBM sebesar Rp 240,1 triliun, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Rp 15,2 triliun, PPh non-migas sebesar Rp 374 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 5,4 triliun.
"Pertumbuhan terbesar ada di PPh non-migas 8,32 persen dibanding tahun lalu," ujarnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/9).
"Kalau PPN secara umum masih negatif pertumbuhannya -1,5 persen. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan negatif PPN impor -39,2 persen."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengaku kabar kenaikan pajak hiburan ini sudah didengarnya sejak lama.
Baca SelengkapnyaSektor perikanan jadi sektor paling rendah terhadap realisasi investasi.
Baca SelengkapnyaLuluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berdalih target tersebut tidak tercapai karena banyaknya kendala.
Baca SelengkapnyaKementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaLuhut mengaku mendengar keluh kesah Hotman dan para pengusaha yang menolak kenaikan pajak hiburan mulai dari 40-75 persen.
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaLuhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaLuhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut
Baca Selengkapnya