Follow
Menko Luhut soal Sistem OSS: Kongkalikong Pejabat Daerah Akan Berkurang
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah memindahkan sistem pelayanan Online Single Submission (OSS) dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Keputusan ini dinilai akan mempermudah investor dalam pengurusan izin investasi.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan bahwa dampak positif layanan tersebut akan bisa mengatasi korupsi.
"Tidak ada lagi perizinan yang ketemu muka. Semua pada sistem, sistem memberikan sudah jalan. Jadi nanti kongkalikong pejabat daerah akan berkurang," kata dia, dalam acara 'Coffee Morning bersama Menko Maritim', di Kantornya, Jakarta, Senin (14/1).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Kepemimpinan terdiri dari kombinasi antara kemampuan alami dan keterampilan yang bisa dikembangkan. Ada individu yang mungkin memiliki sifat-sifat bawaan yang mendukung kepemimpinan, seperti daya tarik pribadi dan kemampuan berkomunikasi yang efektif.
-
Bagaimana dampak korupsi bagi negara? 'Tambang ilegal misalnya, selain kerugian negara secara materil, juga ada hutan yang dibabat habis di sana. Ada tanah negara yang rusak di sana. Ada masyarakat yang tercemar polusi dan terganggu kesehatannya di sana.'
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
Menko Luhut meyakini, setiap pejabat yang sedang dan yang hendak memimpin akan semakin terbatas ruang gerak untuk korupsi.
"Jadi pejabat-pejabat yang bermimpi akan dapat uang kalau bertugas di situ, akan berkurang sehingga orang mau pejabat kalau mengeluarkan Rp 30-50 miliar akan pikir-pikir," ungkapnya.
Sistem OSS telah terbukti memangkas proses perizinan. Selain itu, OSS juga membantu pengusaha untuk mendapatkan haknya akan fasilitasi seperti tax holiday, jika memang pengusaha bersangkutan memenuhi persyaratan.
"Online Single Submission itu kan sudah berlaku efektif Januari. Ini satu revolusi juga sebenarnya. Dampaknya banyak. Untuk pabrik lithium battery itu kita coba. 1 minggu keluar izinnya dan 2 Minggu keluar mengenai tax holiday yang didapat kalau dia sesuai dengan kriterianya," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut menyebut berkurangnya OTT yang dilakukan KPK karena sistem pencegahannya berhasil.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca Selengkapnya
Luhut turut buka suara soal tudingan mengecilkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, ia mengklaim KPK turut serta dalam pembentukan e-catalog.
Baca Selengkapnya
"Saya sangat tidak setuju, itu kampungan menurut saya kalau pemikiran itu, ndeso," kata Luhut
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
Digitalisasi melalui E-katalog akan mengurangi pejabat-pejabat nakal yang selalu minta proyek sana sini.
Baca Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Penyelidik Korupsi (KPK) kampungan.
Baca Selengkapnya
Mahfud menilai, OTT juga diperlukan agar terlihat bahwa negara hadir menindak korupsi.
Baca Selengkapnya
Luhut mencontohkan aplikasi e-katalog yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), telah memuat data hingga sebanyak 9,4 juta.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Nawawi menyinggung soal digitalisasi yang belum mampu menjawab semua tantangan.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, OTT KPK dilakukan secara serampangan. Dia juga kesal KPK asal menyadap ponsel pejabat negara.
Baca Selengkapnya