Follow
Menko Luhut Target Aturan Penghapusan PPnBM Kapal Pesiar Mewah Rampung April 2019
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan aturan terkait penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) kapal yacht atau kapal pesiar mewah rampung April 2019 ini.
"Saat ini di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah disiapkan. Saya harap bulan ini keluar. Sudah lama," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (8/4).
Luhut menjelaskan, penghapusan PPnBM kapal yacht bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui devisa di sektor pariwisata.
-
Bagaimana Pertamina kurangi emisi kapal? Strategi kedua adalah peremajaan armada sesuai ketentuan The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 tentang Penghentian Operasi Kapal Lambung.
-
Mengapa kapal tersebut penting? Penelitian ini bagian dari misi untuk melestarikan dan melindungi dua bangka kapal ini yang dinilai sangat penting bagi arkeologi dunia, menurut pengumuman Badan Warisan Kebudayaan Nasional China.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Siapa yang menyatakan bahwa kunjungan kapal pesiar akan meningkat? Sementara, Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head 3 Pelindo mengatakan kunjungan kapal pesiar atau cruise sendiri diprediksi akan bertumbuh pertengahan Oktober sampai akhir tahun 2023.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
Dia menjelaskan, hasil evaluasi dari pengenaan PPnBM sebesar 75 persen dari harga kapal yacht menyebabkan kapal yang bersandar di Indonesia sedikit. Sebaliknya, jika dihapuskan, maka penerimaan negara dapat meningkat.
"Dari penghapusan PPnBM kapal yacth bisa dapat sekitar Rp 14 triliun dari sekarang hanya beberapa miliar," ungkap Luhut.
Dengan penghapusan PPnBM, nantinya orang Indonesia yang membeli kapal yacht bisa teregister dan parkir di dalam negeri. Indonesia, lanjut Luhut, bisa mendapatkan penerimaan negara dari biaya sewa untuk kapal bersandar hingga biaya perawatan kapal.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick yakin kehadiran BMTH sudah menjadi daya tarik wisatawan mancanegara melalui cruise.
Baca Selengkapnya
Saat ini moda transportasi pesawat sudah tidak lagi menjadi kebutuhan tersier bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menko Luhut menentang kenaikan pajak hiburan 40 persen hingga 75 persen.
Baca Selengkapnya
Luhut mengaku telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mewujudkan cita-cita besar bersama jajarannya.
Baca Selengkapnya
Luhut mengingatkan, defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tengah membahas aturan mengenai pembentukan dana khusus pariwisata atau tourism fund.
Baca Selengkapnya
Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
Babak baru pariwisata Bali akan dimulai pada 14 Februari 2024 nanti dengan penerapan pungutan bagi wisatawan asing yang masuk Bali.
Baca Selengkapnya
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak hanya dari tiket pesawat, sumber tourism fund masih memiliki banyak opsi.
Baca Selengkapnya
“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca Selengkapnya