Menko Luhut: Terus Terang Saya Tidak Setuju Demo Dilakukan di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyesalkan adanya demo yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Apalagi, demonstrasi tersebut dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Dia mengatakan, dengan pengumpulan masa atau demo justru malah menimbulkan klaster-klaster baru yang menyebabkan orang bakal terpapar Covid-19. Padahal, pemerintah tengah berupaya keras agar tingkat penyebaran virus bisa terus ditekan.
"Terus terang saya tidak setuju demo dilakukan sekarang. Jagalah birahi politik kita karena apa yang kita lakukan dapat menimbulkan klaster baru," tegas dia dalam webinar, Rabu (21/10).
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kenapa deforestasi meningkatkan penyebaran virus? Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh urbanisasi dan deforestasi dapat meningkatkan kontak antara manusia dan nyamuk vektor, sehingga meningkatkan risiko penyebaran virus.
-
Apa tujuan warga demo? Dilansir dari akun Instagram @merapi_uncover, mereka mengadakan arak-arakan itu dengan tujuan 'Mberot Jalan Rusak' di sepanjang Jalan Godean.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dia pun menyinggung demonstrasi yang dilakukan terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, Omnibus Law tersebut pada dasarnya didesain pemerintah untuk kebaikan rakyat.
Mantan Kepala Staf Presiden itu menegaskan, tidak niat sedikitpun untuk menyengsarakan kaum pekerja atau buruh. Apalagi pembahasan UU yang mencapai 812 halaman itu sudah dilakukan saat jadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Saya mulai ini waktu menkopolhukam betapa semrawutnya peraturan kita yang sekian puluh itu saling tumpang tindih, mengunci sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar akibatnya korupsi tinggi," tuturnya.
Luhut menekankan dari sisi substansi pada dasarnya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi buruh. Contohnya saat memberikan kebijakan pesangon dari 32 kali gaji menjadi hanya 25 kali gaji.
"Sekarang kita bikin 19 kali plus enam dijamin kalau tidak bisa deliver pengusahanya bisa dipidana. Jangan kita buruk sangka ini merugikan buruh, tidak. Malah ini memberikan tambah baik," ungkapnya.
Bertentangan dengan Upaya Pemerintah Jaga Ekonomi
Dalam pandangan Luhut, aksi demonstrasi tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah yang tengah menata perekonomian. Pemerintah disebutnya tengah berupaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III 2020, meski masih terkontraksi negatif alias resesi.
"Kalau semua teman-teman sekalian lihat, ekonomi dengan Covid-19 ini betul betul harus ditata keseimbangannya. Kalau kita lihat kita kontraksi kuartal kedua -5,3 persen, dan kemudian pada Kuartal III ini mungkin sekitar -2,9 persen," ujarnya.
Akan tetapi, dia menganggap pencapaian ekonomi tersebut masih lebih baik dari banyak negara-negara lain. Sehingga itu bisa jadi modal pokok agar perekonomian Indonesia bisa tumbuh hingga 5 persen lebih pada 2021.
Namun, Luhut meminta dukungan masyarakat untuk tetap kompak agar cita-cita tersebut bisa tercapai. Salah satunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga negara bisa segera aman dari wabah Covid-19.
Oleh karena itu, Luhut mengaku geram dengan kelakuan sejumlah oknum yang masih mementingkan egonya dengan berdemonstrasi ketimbang menjaga jarak dan taat pada protokol kesehatan.
"Terus terang saya tidak setuju aja demo-demo itu dilakukan sekarang. Saya berkali-kali mengatakan jagalah birahi politik kita, karena yang kita lakukan ini dapat menimbulkan klaster baru," seru Luhut.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat juga diminta segera melengkapi vaksinasi Covid-19, khususnya pada kelompok berisiko.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Thahjanto menyebut demonstrasi soal kecurangan Pemilu 2024 hanya riak-riak kecil.
Baca SelengkapnyaSejak 27 November sampai 3 Desember kenaikan sebanyak 30 persen.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaImbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaPeningkatan kasus Covid-19 terlihat di Depok, Jawa Barat, dan sejumlah wilayah lainnya.
Baca SelengkapnyaKades APDESI Kembali Demo DPR, Pengendara Diimbau Hindari Ruas Jalan Ini
Baca SelengkapnyaBerbagai fasilitas umum telah mengeluarkan imbauan untuk memakai masker.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun berapi-api saat menjelaskan badai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca Selengkapnya