Menteri Denmark Singgung Subsidi BBM Masih Tinggi
Merdeka.com - Menteri Pembangunan Denmark, Flemming Moller Mortensen menyinggung tingginya subsidi yang dikeluarkan untuk bahan bakar fossil termasuk BBM. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara bahan bakar fosil dan energi baru terbarukan (EBT).
Kemudian, bisa melancarkan upaya untuk transisi energi fosil ke energi hijau ke depannya. Upaya ini sekaligus sejalan dengan target pengurangan emisi karbon, di mana transisi energi masuk dalam agenda global.
Dalam kaitannya dengan Indonesia, Flemming Moller Mortensen melihat Indonesia memiliki potensi dalam pengembangan energi bersih. Untuk itu, diperlukan kerangka kebijakan yang tepat sebagai fondasinya.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Apa tujuan dari program pengalihan subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
"Keseimbangan antara pasokan energi hijau dan energi fosil akan membutuhkan reformasi subsidi bahan bakar fosil yang mahal," kata dia dalam pembukaan Seminar of The Development Indonesia's Blue Economy Roadmap, di Belitung, Rabu (7/9).
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks transisi energi bersih, Indonesia disebut bisa menjadi pemimpin transisi eneegi di kawasan Asia Tenggara.
Caranya, melalui pembentukan kerangka kebijakan yang tepat dan transparan. Ini disebut bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya ke pengembangan energi baru terbarukan. Berdasarkan pengalaman dan keahlian Denmark, pihaknya mengerjakan rencana dan regulasi energi jangka panjang, dimana ini bisa dijadikan contoh.
"Dan kami berbagi model dan instrumen untuk pendanaan iklim publik dan swasta yang inovatif dan terpadu untuk mendatangkan penyedia teknologi dan investasi swasta," ujar dia.
Dia memandang sektor maritim menyimpan peluang yang besar dalam perceparan transisi energi. Ini berarti juga berkaitan dengan upaya pengembangan Ekonomi Biru yang peta jalannya sedang disusun Indonesia.
Optimalisasi pelayaran internasional dan kerja sama global tentang bahan bakar hijau dan koridor hijau di sepanjang jalur perdagangan akan semakin cepat. Perusahaan pelayaran Denmark telah menetapkan target untuk menjadi Netral Iklim pada tahun 2040. Mendorong permintaan global untuk bahan bakar dan infrastruktur kapal ramah lingkungan.
"Dan di Denmark, kami telah membentuk komite pemerintah untuk menghubungkan ekonomi hijau dan biru dan melibatkan pelaku sektor swasta di seluruh rantai nilai. Dan Indonesia memiliki lokasi yang strategis sebagai potensi untuk menjadi green shipping hub dan memberikan green fuse bagi armada pelayaran global," bebernya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick tak bisa memastikan apakah pembatasan beli BBM per 17 Agustus 2024 sudah ketok palu. Sebagai Menteri BUMN, dirinya bakal mengikuti kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaArifin tak menapikkan jika kenaikan harga minyak mentah dunia bakal semakin membebani pemerintah memberikan subsidi untuk sejumlah produk BBM.
Baca SelengkapnyaImpian Indonesia menerapkan energi ramah lingkungan semakin sulit terwujud.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui kolaborasi tiga menteri yakni Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN akan kembali mengkaji pembatasan pembelian jenis BBM.
Baca SelengkapnyaAlokasi APBN untuk subsidi BBM memang sangat memberatkan jika harga minyak dunia tembus di kisaran USD 90 per barel.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM, mengatakan ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti cadangan gas bumi dan juga penerimaan negara.
Baca SelengkapnyaLonjakan harga minyak dunia diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM Non Subsidi yang tidak mendapat sokongan anggaran dari APBN.
Baca SelengkapnyaSubsidi BBM terdiri dari minyak tanah dan minyak solar sebesar 18,33 sampai dengan 19,44 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan setiap tahun Indonesia menghadapi masalah karena menurunnya lifting minyak dan gas bumi.
Baca Selengkapnya