Menteri Erick Diminta Beri PMN BUMN Farmasi untuk Atasi Pandemi

Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalokasikan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC. Hal itu penting untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menegaskan, hal tersebut guna mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih belum menemukan titik usai.

"Untuk PMN 2021 sebesar Rp33,9 triliun, kami menerima dengan catatan sebagian dialokasikan untuk BUMN farmasi dan Pertamedika IHC dalam rangka percepatan penanganan kelangkaan obat-obatan, vitamin, kekurangan bed di dalam rumah sakit dan ICU," ujarnya dalam Rapat Kerja secara virtual dengan Menteri BUMN, Rabu (14/7).

Senada dengan Nusron, Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam juga meminta Kementerian BUMN menggunakan PMN 2021 untuk menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

"Misalnya Pak Erick bikin pernyataan bahwa Kementerian BUMN akan menggunakan PMN untuk membeli dan memfasilitasi seluruh infrastruktur bagi 100 ribu bed itu akan sangat-sangat membantu di situasi seperti ini," kata Anam.

Selain menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, Anam juga meminta agar Menteri Erick memberikan perhatian terhadap jumlah ICU di rumah sakit di Indonesia.

"Hari ini jumlah ICU di daerah sangat terbatas sekali. Harapan kami ke depan dari PMN ini ada yang bisa dialokasikan setelah disetujui oleh menteri keuangan untuk nanti pengadaan ICU di daerah yang masih mengalami keterbatasan," tutur dia.

Respons Menteri Erick

Menanggapi hal tersebut, Menteri Erick mengatakan, bahwa dirinya bertindak menangani Covid-19 sesuai dengan tupoksi yang dimiliki agar tidak melangkahi kementerian lainnya.

Sementara apotek-apotek yang berada di bawah Kementerian BUMN seperti Apotek Kimia Farma dan lainnya juga telah diberikan mandat untuk mendukung penanganan Covid-19 oleh kementerian lainnya.

"Untuk pengadaan obat kami juga lakukan, kami memproduksi sesuai tupoksi kami. Sebagai catatan, kami melakukan sesuai penugasan apakah kita drop di Kemenkes atau jalur-jalur yang sesuai dengan perintah penugasan tersebut," pungkas dia.