Menteri Jonan permudah aturan pengembangan energi panas bumi di Indonesia

Merdeka.com - ‎Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mempermudah pengembangan panas bumi di Indonesia dengan membuka data potensi energi tersebut untuk pengusaha.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Mulyana mengatakan, ‎Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

‎"Saat ini pemerintah telah dan terus berupaya membuat kebijakan, memfasilitasi pelaksanaan pengusahaan, menyederhanakan proses bisnis untuk mempercepat pengembangan panas bumi dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif," kata Rida, di Kantor Direktorat Jenderal EBTKE, Jakarta, Jumat (20/7).

Peraturan Menteri ESDM 33 Tahun 2018 merupakan amanat Pasal 25, 33 dan 112 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada badan usaha, dalam memanfaatkan Data dan Informasi Panas Bumi secara transparan, serta mendukung pelaksanaan government drilling utamanya terkait substansi kompensasi harga data dan informasi panas bumi.

"Layanan data dan informasi panas bumi diberikan kepada stakeholders sesuai syarat dan ketentuan tanpa dikenakan biaya," ujarnya.

Rida melanjutkan, dalam aturan tersebut bahwa data umum dan data interpretasi bersifat terbuka, sedangkan data mentah dan data olahan dapat diperoleh melalui permohonan dengan perjanjian tidak mengungkap, kecuali pengalihan data dan informasi dalam kegiatan pengusahaan Panas Bumi oleh Badan Usaha pemegang Izin Panas Bumi (IPB) atau pelaksana penugasan.

Menurut Rida, Badan Geologi telah menginventarisasi sumber daya Panas Bumi Indonesia mencapai 28.508 Mega Watt equivalent (MWe), dengan cadangan sebesar 17.435 MWe. Target pemerintah untuk pengembangan panas bumi pada 2025 adalah sebesar 7.241,5 MW, namun melihat kondisi saat ini baru mencapai 1.948,5 MW.

Secara bertahap, pemanfaatan panas bumi Indonesia mengalami peningkatan kapasitas setiap tahunnya, pada 2018 ini akan ada tambahan kapasitas dari beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai 55 MW di Provinsi Sumatera Selatan, dan PLTP Sorik Marapi 40 MW di Provinsi Sumatera Utara.

"Tentunya butuh kerja, dukungan dan upaya bersama untuk mencapai target tersebut," tandasnya.

Rida menuturkan bahwa pengembangan panas bumi telah didukung oleh perangkat regulasi yang termasuk komplit di antaranya UU 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, PP 28 Tahun 2016 tentang Bonus Produksi, PP 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, Perpres 3 Tahun 2016 dan Perpres 14 Tahun 2017 terkait percepatan proyek strategis nasional, dan 9 (sembilan) Peraturan Menteri ESDM sebagai peraturan pelaksana dalam pengembangan Panas Bumi.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com