Follow
Menteri KKP Siapkan Rp7 Miliar untuk Beli 200 Pucuk Senapan Serbu Buatan Pindad
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menyiapkan dana sekitar Rp7 miliar untuk membeli senjata Senapan Serbu 2 (SS2) buatan PT Pindad (Persero) sebanyak 200 pucuk.
Senjata tersebut nantinya akan dipakai oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP untuk memperkuat pengawasan dan memberantas kapal pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia.
"Untuk senjata, Pindad sedang proses untuk 200 pucuk untuk perbaikan ke standar sipil. Jadi realisasinya tinggal menunggu senjatanya jadi," kata Edhy di kantornya, Jakarta, Rabu (26/4).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana KKP menjaga sumber daya perikanan untuk generasi mendatang? 'Kata kunci generasi emas adalah era Indonesia memiliki SDM yang berdaya saing,' tuturnya.Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana beberapa waktu lalu mengatakan generasi emas adalah generasi yang cerdas, sehat, kuat, dan memiliki karakter yang baik.
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Bagaimana KKP ingin memperkuat daya saing tuna? Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
Pengadaan senjata ini menggunakan dana APBN dan pihaknya sudah melakukan down payment (DP) sebesar 20 persen.
Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP mempunyai 38 kapal perikanan. Namun yang aktif beroperasi hanya sebanyak 28 unit, di mana 10 unit lainnya sedang mengalami perbaikan.
Tak hanya itu, Edhy menyatakan pihaknya telah menerima niat baik Jepang yang memberikan 2 kapalnya guna memperketat pengawasan kelautan.
Terganjal Aturan
Namun, hal itu belum terealisasi karena terganjal satu aturan. Kini pihaknya tengah menyelesaikan permasalahan tersebut.
Edhy juga menyatakan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan sumber daya laut. Kata Edhy, Menhan sudah mendapat informasi bahwa Amerika Serikat akan menghibahkan kapal pengawasnya kepada Indonesia.
Saat ini, jumlah armada KKP dinilai belum cukup untuk mengawasi lautan Indonesia. Oleh karenanya, pihaknya akan terus mengusahakan penambahan alat dan senjata agar pertahanan maritim Indonesia semakin kuat.
"Makanya kerja sama lintas sektor sangat penting dan kami siap," kata Edhy.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
dipasangkan pada kapal-kapal yang difokuskan untuk menjaga kawasan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi (Utara).
Baca Selengkapnya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca Selengkapnya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara
Baca Selengkapnya
Adin menambahkan, selain memberikan bantuan ikan ke warga, pihaknya juga memusnahkan barang-barang yang meliputi ikan invasive, pakan, obat ikan tidak terdaftar
Baca Selengkapnya
Dua kapal pemburu ranjau ini akan meningkatkan efek penangkal bagi pertahanan khususnya Angkatan Laut RI.
Baca Selengkapnya
Aturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnya
KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Tujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya