Menteri perdagangan berencana buka keran impor bawang merah

Merdeka.com - Pemerintah masih mengandalkan pendekatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu komoditas yang bakal kembali didatangkan dari negara lain adalah bawang merah.

Alih-alih menjaga pasokan dalam negeri, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel berencana membuka keran impor bawang. Sebab, tingginya permintaan masyarakat tidak berbanding lurus dengan pasokan yang ada.

Dia mengaku sudah membicarakan ini dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. "Pasokan dengan kebutuhan ini terasa karena masa panennya dibanding dengan kebutuhan puasa dan lebaran itu tidak ketemu. Makanya salah satu alternatif adalah impor untuk menjaga stabilitas harga‎," ujar Rachmat Gobel di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (25/5).

Dia mengaku, kabar mengenai beredarnya bawang merah impor di pasaran saat ini, masih akan ditelusuri. Secara tidak langsung dia mengaku kecolongan jika bawang merah impor benar-benar beredar. Sebab, sejauh ini dia belum memberikan izin impor untuk komoditas bawang merah.

"Oh iyalah pasti kalau tidak ada izin impor (bawang merah) pasti selundupan. Itu impor ilegal karena kita belum keluarkan izin," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Srie Agustina menuturkan, kabar keberadaan bawang merah impor belum tentu benar adanya. Namun dia tidak menampik Indonesia melakukan impor benih bawang merah.

"Belum (rekomendasi impor bawang merah). Saya mesti cek dulu bener tidak. Itu kan benihnya impor, jadi kadang-kadang produksinya belum tentu impor," ujarnya usai diskusi mingguan 'Pangan Kita' yang digagas merdeka.com, RRI, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI), dan Institut Komunikasi Nasional (IKN), Jakarta, Senin (25/5).

Srie menuturkan, Indonesia mengimpor benih bawang merah untuk kemudian diproduksi di dalam negeri. Dia mengklaim, langkah ini agar Indonesia tidak terlalu bergantung impor bawang dari negara lain.

Meski nantinya terbukti ditemukan adanya bawang merah impor Srie tidak ingin gegabah mengambil sikap. Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan kementerian terkait.

"Kami akan koordinasi dengan Kementan," tutupnya. (mdk/noe)