Menteri Perdagangan: Kita tidak mungkin terlibat kartel
Merdeka.com - Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi angkat bicara mengenai keputusan KPPU yang menyebut Kementerian Perdagangan terlibat dalam kasus kartel impor bawang putih.
Menurut Lutfi, keputusan KPPU tersebut di luar nalar. Alasannya, Kementerian Perdagangan hanya mengawasi aktivitas ekspor impor, bukan pemain.
"Ibarat KPPU masalah kartel impor bawang putih, masa wasitnya ikut kena tinju. UU KPPU itu kan untuk pelaku usaha, kalau kita dianggap juga pengusaha suruh bayar masa harus bayar pakai APBN," ucap Lutfi di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (21/3).
-
Siapa yang terbukti bersalah dalam korupsi Kementan? 'Untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo, mengadili, satu, menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,' kata hakim ketua di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
-
Kenapa MK tidak menemukan penyalahgunaan bansos? Hakim MK membeberkan bukti dari pernyataan para menteri sebagai pertimbangan.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
-
Bagaimana Kementan mendorong ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
Dia menegaskan, Kementerian Perdagangan tidak tidak bisa disalahkan dalam kasus kartel bawang putih ini.
"Ibaratnya, wasit bertinju itu tidak bisa kena tinju. Kalau kita kena tinju juga itu namanya keroyokan," tegasnya.
Terlepas dari itu, Lutfi mengakui selama ini Kementerian Perdagangan belum bisa menjadi wasit yang baik. Lutfi berjanji akan terus memperbaiki ini.
"Kami akan jadi wasit yang baik. Kalau kami tidak baik masa lalu ya kita enggak malu salah, kita perbaiki. Kita akan jadi wasit yang benar dan bersih," tutupnya.
Sebelumnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut keterlibatan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam kasus kartel impor bawang putih. Kedua instansi pemerintah serta importir melanggar Pasal 11, Pasal 19 huruf c dan Pasal 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait importasi bawang putih.
Dalam siaran pers KPPU, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan serta Menteri Perdagangan Republik Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasa 24 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Dalam proses pemeriksaan ditemukan fakta fakta diantaranya SPI yang dikeluarkan Kemendag hanya berlaku 45 hari dimana proses importasi dari negara asal sampai ke Indonesia membutuhkan wakttu 26 hari. Terdapat bencana alam di negara asal yang membuat importasi terlambat sampai ke Indonesia. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wamendagri Bima Arya tidak melihat adanya dugaan keterlibatan 'Partai Cokelat' dalam proses Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Mendag Zulkifli Hasan terkait video viral razia di ITC Mangga Dua
Baca SelengkapnyaZulhas menyebut, bahwa tren kebangkrutan industri tekstil dalam beberapa waktu terakhir tidak berkaitan dengan Permendag 8 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca SelengkapnyaJerry memastikan, impor terhadap produk tekstil tetap dapat terkendali.
Baca SelengkapnyaDalam salah pertimbangannya, disebut Saldi membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaKemenperin mengaku memahami permasalahan teknis yang diakibatkan adanya perubahan-perubahan kebijakan.
Baca SelengkapnyaBima menjelaskan, setiap daerah memiliki kasusnya masing-masing.
Baca SelengkapnyaAndi Gani memastikan Jokowi tak ikut campur dalam kisruh internal Kadin.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya