Menteri Sri Mulyani Dorong Pemda Alokasikan Anggaran Berdayakan UMKM

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kementerian/lembaga untuk membelanjakan anggarannya ke produk-produk dalam negeri. Utamanya produk yang dibuat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Setidaknya terdapat anggaran hingga Rp 1.700 triliun yang siap dicairkan pemerintah untuk membeli produk-produk UMKM. Tentunya harus dikurangi anggaran untuk gaji pegawai terlebih dahulu.

"Belanja negara tahun ini untuk yang pusat saja mencapai lebih dari Rp 900 triliun, yang ke daerah lebih dari hampir Rp 800 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Pembukaan 1st International Conference On Women and Sharia Community Empowerment di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (11/8).

Menteri Sri Mulyani mengatakan total dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun ini dianggarkan mencapai Rp 800 triliun. Artinya, pemerintah daerah harus juga mengalokasikan anggaran untuk UMKM, salah satunya pemberdayaan.

"Kalau kita lihat transfer pemerintah ke pemerintah daerah melalui anggaran APBN yang tadi saya sebutkan angkanya mendekati Rp 800 triliun itu juga pemerintah daerah banyak program pemerintah daerah adalah untuk memberdayakan UMKM," tuturnya.

Berdayakan UMKM Lewat Digital

Menteri Sri Mulyani menuturkan, alokasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tersebut sengaja didorong untuk membeli produk UMKM. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai kegiatan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam anggaran tersebut tidak hanya untuk membeli produk, tetapi ada juga yang diberikan dalam bentuk pemberdayaan UMKM berbasis platform. Sehingga dalam hal ini, kata Menteri Sri Mulyani para pengusaha tidak perlu harus berinteraksi secara fisik.

"Di dalam mekanisme procurement (pengadaan) ini juga termasuk, yaitu memberdayakan UMKM melalui sistem procurement yang berbasis platform," kata dia.

Hal inilah yang disebutkan Menteri Sri Mulyani sebagai upaya kehadiran pemerintah kepada sektor UMKM. Terlebih para pelaku UMKM mayoritas perempuan yang berhak untuk mendapatkan pemberdayaan.

"Itulah yang saya sebutkan kehadiran negara di dalam pemberdayaan UMKM, dan sekaligus di dalam UMKM karena mayoritas adalah perempuan kita juga memberikan pemberdayaan," pungkasnya.